"Jangan sampai hal ini disepelekan," tegas Anggota Komisi III DPR, Aboebakar Alhabsy, Rabu (18/1), di Jakarta.
Ditambahkan, tak dapat dipungkiri aliran dana ini bisa mengganggu kinerja dan profesionalisme aparat di lapangan. Apapun alasannya, imbuh dia, kutipan uang di lapangan tidak diperbolehkan. "Kalau ingin bantu mereka pakailah cara yang benar, misalkan dengan membayar pajak sesuai dengan ketentuan," kata politisi PKS itu.
Habib Aboebakar juga mendesak Propam untuk melakukan pemeriksaan agar bisa dilihat adanya pelanggaran kode etik dan disiplin oleh aparat di lapangan. "Jangan sampai perkara ini berhenti di situ, harus diusut juga tindak pidananya," katanya.
Meski begitu, Aboebakar menegaskan akan lebih percaya jika Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menanangani perkara tersebut, karena sudah jelas indikasi gratifikasinya. "Biar segera ketahuan, bila tidak nama baik institusi polri juga akan terjaga," jelasnya.
Mengenai apakah pemberian itu gratifikasi atau tidak, Aboe bilang tak perlulah diperdebatkan. "Kan sudah jelas, aparat itu menerima uang karena jabatannya, tak mungkinlah korporasi akan bagi-bagi uang gratisan," tegasnya.
"Kita jangan suka membohongi diri sendiri atas persoalan bangsa, saya kira hal-hal demikian tak perlu diperdebatkan, kembalikan saja pada hati nurani, dan biarkan nanti proses hukum yang bicara," pungkas Aboebakar. (boy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Menpora Bantah Kesaksian Rosa
Redaktur : Tim Redaksi