DPR Diminta Dorong Revisi Perpres Lapindo

JAKARTA- Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS) meminta agar DPR RI berperan mendorong dilakukannya revisi Perpres 14 menysul terhentinya operasional PT Lapindo dalam menangani semburan lumpur sampai ke Kali Porong.

“Kami berharap DPR RI bisa mendorong agar revisi Perpresnya secepatnya diterbitkan, agar posisi BPLS semakin kuat,” ungkap Kepala BPLS Sunarso dalam RDP dengan Komisi V DPR RI, Kamis (3/9).

Semakin lama revisi diterbitkan, lanjut Sunarso, ditakutkan sebaran lumpur kian luas apalagi mendekati musim penghujan, sehingga bisa menyebabkan tanggul jebolSejak PT Lapindo Bratas menghentikan pengerjaannya pada Oktober 2008, BPLS yang mengambil alih pengerjaan

BACA JUGA: Warga Gelar Istighosah di MA

Jika tidak lumpur akan sampai ke Kali Porong.

“Terus terang saja, saya tidak berani mengambil alih tugas Lapindo karena bertentangan dengan PerpresDi sisi lain, jika tidak secepatnya ditangani BPLS kerugian akan semakin besar

BACA JUGA: Hari Ini Masih Berpeluang Gempa Susulan

Hal itu sudah saya diskusikan dengan Menteri PU dan beliau minta saya melanjutkan tugas tersebut dengan rekomendasi beliau sembari menunggu revisinya keluar,” tutur Sunarso.

Ditambahkannya, dengan revisi Perpres 14, tugas BPLS dan Lapindo akan semakin jelasBPLS menangani penutupan sumber lumpur sampai ke laut, sedangkan Lapindo khusus sosial kemasyarakatan termasuk pembayaran 80 persen dan 20 persen pada masyarakat.

Komisi V sendiri ikut mendorong penguatan posisi serta anggaran BPLS dalam penanganan lumpur Lapindo

BACA JUGA: Massa Segel Kedubes Malaysia

Wakil Ketua Yosep Oemarhadi malah menyarankan agar BPLS mengajukan anggaran penanganan lumpur Lapindo untuk disahkan dalam APBN 2010.

“Sambil menunggu revisinya keluar, BPLS sebaiknya mengajukan anggaran, nanti bisa dimasukkan dalam UU APBN,” tandas Yosep(esy/JPNN)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Galang Kekuatan dari Medan