jpnn.com - JAKARTA - Ketua Setara Institute Hendardi mengatakan, rencana Komisi I DPR RI mendorong TNI berada di garda terdepan memerangi terorisme dan narkoba di luar nalar konstitusional.
"Rencana tersebut bertentangan dengan Konstitusi RI yang telah menggariskan peran TNI dan Polri secara limitatif," kata Hendardi, Jumat (11/3).
BACA JUGA: Mendagri: Calon Gubernur DKI Lebih Baik Dari Parpol
Menurut dia, rencana itu muncul dari asumsi masa lalu bahwa TNI lebih supreme ketimbang Polri yang mampu menangani segala hal akibat politik Dwifungsi ABRI yang ditolak reformasi.
Jika hendak melibatkan TNI dalam operasi militer selain perang, sambung Herdardi, DPR seharusnya segera menyusun UU Perbantuan Militer. Sebab, UU itu sudah diamanatkan oleh UU TNI dan lebih dari sepuluh tahun tidak dibahas DPR.
BACA JUGA: Ucapan Ahok Ini Bikin Politikus PKS Tersingung
"Tanpa batasan yang jelas, pelibatan TNI hanya akan menimbulkan masalah baru. Ini kekenesan dan romantisme masa lalu. Gagasan Komisi I harus ditolak karena inkonstitusional dan membahayakan penegakan hukum," pungkasnya.(fas/jpnn)
BACA JUGA: Fadli: Ahok Harus Buktikan Ucapan Soal Mahar Politik
BACA ARTIKEL LAINNYA... Golkar Cari Cagub yang Pintar, Nyindir nih?
Redaktur : Tim Redaksi