"Kalau mau jalan-jalan, DPR sebaiknya cari saja anggaran khusus untuk itu yang nilainya setengah dari biaya studi banding ke luar negeri. Hal tersebut jauh lebih dihargai ketimbang menggunakan argumentasi studi banding tapi campur aduk dengan jalan-jalan," kata Andrinof dalam diskusi bertema "Moratorium Kunker ke Luar Negeri, Basa–Basi Politik" di press room DPR, Senayan Jakarta, Kamis (13/9).
Menurut Andrinof, membiarkan mekanisme dan sistem penggunaan anggaran bertajuk studi banding tapi diwarnai dengan jalan-jalan juga mengakibatkan tidak tepatnya pilihan negara-negara yang dikunjungi dengan kebutuhan bangsa kita.
Soal study banding untuk RUU Pedesaan misalnya, Andrinof menyebutnya sangat tidak masuk akal sehat. "Ramai-ramai anggota DPR studi banding ke Brazil. Padahal contoh yang paling tepat soal pemberdayaan pembangunan desa itu ada di Taiwan atau Thailand. Dalam hal strategi pembangunan, Brazil tidak mementingkan pembangunan pedesaa," tegas Andrinof Chaniago.
Yang publik tahu, kata Andrinof, jarak antara Indonesia dengan Taiwan atau Thailand lebih dekat dibanding Brazil. "Artinya kalau mereka itu ke Taiwan atau Thailand, jelas uang saku dan biaya perjalanannya lebih sedikit dibanding ke Brazil. Jadi ada dua potensi kerugian negara masing-masing salah dalam memilih negara yang dipejalari dan terjadinya pemborosan uang rakyat."
Demikian juga halnya dengan proses penyusunan anggara studi banding anggota DPR ke luar negeri. Menurutnya, prinsip anggaran berbasis kinerja (money follow function) tidak diterapkan.
"Pokoknya dibuat terlebih dulu anggarannya, setelah itu baru ditentukan negara mana yang akan didatangi. Soal ada atau tidaknya relevansi kunjungan sepertinya menjadi hal yang tidak penting," ungkap dia. (fas/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Indonesia Surplus Politisi
Redaktur : Tim Redaksi