JAKARTA -- Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Achsanul Qosasi mendorong pemerintah untuk segera melakukan pensiun dini terhadap para pegawai negeri sipil (PNS) terutama yang tidak memiliki pendidikan tinggiPasalnya, banyak uang negara yang keluar demi hanya membayar gaji PNS.
"Banyak uang negara yang sudah keluar untuk PNS
BACA JUGA: Dukungan PBR Beralih ke Atut Chosiyah
Ke depannya negeri ini perlu banyak penghematanMenurut Achsanul, langkah mempensiunkan dini bagi PNS itu lebih baik dibanding beban anggaran pemerintah terus bertambah
BACA JUGA: Tolak KLB Demokrat, Garansi Pasang Badan
"Lebih baik kita saat ini keluar duit lebih banyak untuk memangkas jumlah PNS, dibanding nantinya beban negara makin bertambah," ucapnya.Ia pun tidak setuju dengan adanya pemangkasan PNS dikaitkan dengan HAM
BACA JUGA: KPUD Anggarkan Rp 250 M Pemilukada DKI
"Pensiun PNS itu kan bisa ratusan jutaNah, dana pensiun itu saya yakin bisa makin menciptakan entrepeneur baruDan tentunya, pemerintah juga harus bisa melakukan pembinaan bagi para PNS yang dipensiunkannya itu untuk menciptakan peluang usaha," tukasnyaSetelah PNS dipangkas, Achsanul pun meminta pemerintah mengevaluasi sistem rekruitmen PNSIa pun mengaku prihatin dengan banyaknya dugaan permainan dalam rekruitmen Calon PNS itu.
"Jangan sampai ada rekruitmen PNS berdasar rekomendasi atau membayarYang sekarang ini bahkan diperdagangkanProses rekruitmen harus berdasar satu konsultan yang profesionalBanyak PNS direkrut sebagai balas jasa tim sukses bupati dan sebagainya," ujarnya.
Namun Achsanul kurang sepakat jika perekrutan PNS dihentikanAlasannya masih dibutuhkan meski dalam jumlah yang lebih sedikit"Sebenarnya tidak perlu moratorium tapi diperbaiki saja sistem rekrutmennyaHarus berdasarkan kebutuhan bukan berdasar yang lainnyaRekrutmen perlu karena setiap tahun ada PNS yang pensiun, PNS masih diperlukan, hanya perlu diperbaiki mentalnya," jelasnya.
Hal senada juga dijelaskan oleh Ketua DPR RI Marzuki AlieIa mengaku perbaikan sistem terutama adanya seleksi PNS tak efektif dan kerap salah sasaran"Penataan ulang penempatan PNS sesuai dg kebutuhan dn kualifikasinyaKalau tidak akan membahayakan APBN ke depan," ujar Marzuki.
Marzuki menuturkan, penerimaan PNS kerap bermasalahHasil seleksi yang tidak maksimal ini membuat negara terus dibebani anggaran menggaji PNS"Memang penerimaan PNS tahun lalu tidak berdasarkan perencanaan yang baikAda beberapa daerah yang sudah berlebihan PNS tapi masih diberikan formasi," keluhnya.
Namun, Marzuki ternyata lebih setuju adanya moratorium perekrutan CPNS"Tapi lebih baiknya, untuk perbaikan sistem itu perlu moratorium penerimaan PNSSemoga ini mewujudkan reformasi birokrasi," tandasnya.
Sebelumnya, Ketua Tim Independen Reformasi Birokrasi Nasional Erry Riyana Hardjapamekas saat bertemu dengan Wakil Presiden Boediono menyatakan perlu adanya moratorium penerimaan CPNS dan pensiun dini PNSHal itu dikarenakan adanya jumlah PNS yang membengkak serta masih ditemukannya berbagai praktik penyimpangan dalam rekruitmen.
"Usul kongkretnya dihentikan untuk sementara paling lambat 6 bulan dan dalam 6 bulan itu kita kaji kebutuhan sesungguhnya, kemudian kita perbaiki juga sistemnya supaya tidak mengakibatkan kebocoran," ucapnya Senin kemarin.
Ia menyatakan pemerintah perlu melakukan langkah-langkah agar tidak terlanjur mengangkat PNS terlalu banyak sehingga negara tidak mampu membiayainyaErry pun mengungkapkan, dari data Kementerian Keuangan terungkap, sebanyak 60 persen (Rp 720 triliun) dari total APBN Rp 1.200 triliun tersedot untuk gaji PNS dan berbagai fasilitasnyaSementara sisanya sebesar 40 persen sebagian disalurkan ke pembangunan sarana fisikBahkan salah satu kabupaten di Aceh 82 persen APBD-nya untuk menggaji PNS(dil)
BACA ARTIKEL LAINNYA... DPD Tepis Tudingan Marzuki Alie
Redaktur : Tim Redaksi