JAKARTA - Pengamat kebijakan publik M. Qodari mengatakan, pimpinan DPR dan DPD perlu menjalin hubungan dan komunikasi yang lebih baik untuk mengurangi gesekan perbedaan yang terjadi. Hal ini demi mengurangi kegaduhan politik di "Senayan" yang imbasnya sangat kontraproduktif bagi pemerintahan.
"Antara DPR dan DPD memang pasti saling berbeda, dan jika disulut sedikit saja akan ramai. Perbedaan mendasar adalah soal kewenangan dua lembaga ini yang begitu jomplang, padahal keduanya sama-sama disebut lembaga parlemen," ujar Qodari kepada wartawan, Minggu (18/3).
Qodari menjelaskan, DPD yang tidak memiliki kewenangan apa-apa dalam sistem bikameral tentu menginginkan adanya pengakuan eksistensi, bahkan pelibatan dalam pembahasan undang-undang dan fungsi-fungsi parlemen lainnya. Namun di sisi lain, DPR juga tidak mau jika kewenangan mereka kemudian sedikit dikurangi dengan adanya DPD.
Sebagai solusi, kata dia, adalah pertemuan antar pimpinan lembaga. Sebab eskalasi ketegangan itu tergantung pimpinan lembaganya. Kalau pimpinannya kalem dan cair, maka hubungan lembaga juga akan cair.
"Tapi kalau pimpinannya terlalu kaku, maka hubungan juga makin kaku. Namun, yang pasti pimpinan lembaga adalah representasi dari lembaga itu sendiri," tegasnya.
Sementara itu, Ketua DPR Marzuki Alie mengaku menyesalkan sikap salahsatu pimpinan DPD yang langsung menyerang dirinya secara pribadi dengan pernyataan-pernyataan yang tidak sesuai dengan fakta. Pimpinan DPD, kata dia, seharusnya bisa mengklarifikasi langsung pernyataannya tentang DPD dibanding langsung mengeluarkan pernyataan-pernyataan yang bernada menyerang dia secara personal.
"Saya heran dengan sikap pimpinan DPD yang langsung menyerang pribadi saya seolah saya tidak paham akan peran dan tugas DPD. Justru karena saya paham, saya mengatakan itu (peran dan fungsi DPD). Padahal saya justru mendukung langkah DPD untuk mengamadendem UUD, tapi kan kondisinya DPR tidak punya keberanian untuk itu," ujar Marzuki, kemarin.
Politisi Partai Demokrat itu menjelaskan, dia sebenarnya ingin memberi pengarahan dan penjelasan di depan siswa siswi SMU Taruna Nusantara,tentang perlunya amandemen UUD karena beberapa hal seperti otonomi daerah, sistem presidensial, dan peran fungsi DPR yang dominan sehingga membuat lembaga lain di parlemen seperti DPD dan MPR seolah tak memiliki fungsi sama sekali.
"Seharusnya mereka (DPD) mendukung saya, dan saya yakin pernyataan saya benar dan saya sangat memahami hal itu. Tidak ada saya mau menyerang DPD, saya justru mendukung langkah DPD. Sayang sekali pimpinan DPD tidak mengklarifikasi terlebih dahulu kepada saya. Kalau mereka tidak mau saya dukung yah tidak apa-apa, saya diam saja, biarkan saja kondisi mereka seperti sekarang ini," ungkapnya.
Sementara itu, Ketua DPD Irman Gusman mengaku, tidak percaya jika Marzuki Alie mengeluarkan pernyataan yang menyudutkan DPD. Dia mengaku mengenal baik sosok Marzuki Alie sejak dia menjadi Sekjen Partai Demokrat.
"Dari dulu saya tahu sikap Pak Marzuki mendukung langkah amandemen UUD," ujar Irman yang ketika dihubungi sedang berada di Dubai, Uni Emirat Arab dalam perjalanan ke Universitas Oxfford, London, Inggris menghadiri undangan forum diskusi Islam.
Irman mengakui sudah menghubungi Marzuki Alie untuk kesalahpahaman ini. Apalagi istri dari Marzuki adalah anggota DPD, sehingga tentunya akan sangat mendukung kalau DPD bisa mendapatkan peran yang seharusnya agar terjadi keseimbangan demokrasi. "Istri Pak Marzuki kan juga anggota DPD 2 periode. Jadi rasanya tidak mungkin dia akan menyerang DPD," tegas Irman. (dms)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Pemerintah Dinilai Abaikan Suara Rakyat
Redaktur : Tim Redaksi