JAKARTA - Anggota Komisi VII DPR Fraksi PDI Perjuangan, Dewi Aryani mengatakan, "teror" untuk rakyat tentang rencana pemerintah menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) sungguh makin tak terkendali.
"Berbagai kajian, perhitungan dan penjelasan rasional sudah tak didengar pemerintah," kata Dewi, Minggu (18/3), di Jakarta. Ia mengatakan, berbagai alasan dan dalih pembenar soal akan bangkrutnya negara hingga jebolnya Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) menjadi senjata kerasnya pemerintah untuk tetap menaikkan harga BBM.
Menurutnya, pemerintah tidak sadar bahwa kekeliruannya amat mendasar. "Selain melanggar UU APBN yang "menjanjikan" rakyat tidak menaikkan harga BBM dan dilanggarnya sendiri, pun membawa bawa isi pidato ketum partai politik lain," kata Dewi.
Ia mengungkapkan, kedaulatan rakyat telah runtuh, tidak ada lagi kepercayaan.
"Distrust menjadi kesimpulan akhir berupa hilangnya kepercayaan rakyat kepada pemerintahnya sendiri," ujarnya.
Ia menyatakan lagi, etika dalam politik harusnya dijaga semua pihak, termasuk pihak pemerintah. "Tidaklah elok mengungkit pidato ketum partai lain sebagai dalih seolah-olah "sepakat" menaikkan harga BBM. Tidak ada kecerdasan emosi dan logika," katanya.
Dewi menambahkan, jika pemerintah percaya diri mau menaikkan sebaiknya menghitung semua komponen biaya produksi minyak, dengan crude dalam negeri maupun impor. Termasuk kata dia, realisasi pemasukan negara dari sektor energi baik pajak maupun PNBP.
"Beberkan juga berapa negara menghabiskan anggaran untuk birokrasi, berapa kerugian negara karena rapuhnya sistem distribusi dan pengawasan BBM bersubsidi selama ini. Transparan saja, jangan menutup kesalahan kebijakan dengan melempar isu yang lain," katanya.
Ia menambahkan, akuntabilitas pemerintah di pertanyakan dalam kasus ini. "Good Governance harus diutamakan sebagai pengendali pencarian pembenaran masalah, jangan malah melempar isu lain," kata dia.
Dewi mengungkapkan, pidato para negarawan jangan dicerna sepenggal-sepenggal, tapi harus disikapi dengan analisa mendalam dan dipahami arahnya kemana. "Jelas Ketum PDI Perjuangan menyerukan penolakan kenaikan BBM bahkan akan mengawal rakyat dan elemen masyarakat dalam penolakan kenaikan BBM ini. Namun karena pemerintah tidak akuntabel, tidak jujur dan tidak transparan, maka tidak ada alasan untuk menaikkan. Realistis saja," katanya.
"Jika keterbukaan ada dan memang kondisi negara benar-benar sedang "berdarah-darah" pasti rakyat akan mengerti dan paham. Nyatanya kan hampir semua pemangku kepentingan terutama rakyat menolak keras," pungkas Dewi. (boy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... PDIP Pilih Usung Jokowi
Redaktur : Tim Redaksi