jpnn.com - JAKARTA - Ketua Komisi V DPR RI, Laurens Bahang Dama mendukung pemberian sanksi berupa denda maksimal terhadap pengendara yang menerobos jalur busway di wilayah DKI Jakarta yang sudah mulai diterapkan sejak 1 November 2013 lalu.
Politikus Partai Amanat Nasional itu mengatakan, jalur busway sebagai sarana transportasi masal yang layak saat ini jangan sampai terganggu oleh kendaraan pribadi baik mobil maupun sepeda motor yang masuk jalur busway.
BACA JUGA: Hujan Sepanjang Hari, Jakarta Dikepung Banjir
"Kita harapkan masyarakat bisa gunakan transportasi publik. Kalau itu juga macet, karena dipakai kendaraan pribadi ya sama juga bohong. (Denda) itu supaya membuat masyarakat jera," kata Laurens Bahang Dama di Gedung DPR RI, Jumat (8/11).
Menurut Laurens, dibuatnya jalur busway itu untuk mengurai kemacetan. Sebab, masyarakat diharapkan bisa beralih menggunakan transportasi berbahan bakar gas itu. Kalaupun ada rencana penerapan ganjil genap, Laurens menilai wacana itu butuh proses.
BACA JUGA: Diguyur Hujan Sehari, Jakarta Banjir dan Macet Total
"Itu kan perlu tahapan, perlu waktu, tidak mungkin langsung 'blek' gitu, karena masyarakat kita kan kadang-kadang tidak tertib aturan," ujarnya.
Soal serius tidaknya rencana ganjil genap diberlakukan oleh Pemprov DKI Jakarta ke depan, Laurens hanya berharap pemerintah daerah serius menerapkan aturan dan masyarakat bisa menggunakan transportasi publik yang layak.
BACA JUGA: Macet Jakarta Bukan Hanya Tanggungjawab Jokowi
"Misal Trans Jakarta, itu kan sebuah solusi atasi kemacetan Jakarta," pungkasnya.(Fat/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Istri Sultan Sindir Janji Jokowi
Redaktur : Tim Redaksi