"Untuk mencapai standar internasional tersebut, Komisi IX DPR sangat berharap kiranya berbagai pihak terkait seperti Pemprov Sumbar dan Pemda Kota Bukittinggi serta DPRD Kota Bukittinggi dan DPRD provinsi segera menyelesaikan semua persyaratan teknis seperti alih fungsi lahan dalam tahun 2010 ini," kata Wakil Ketua Komisi IX DPR Dr Ahmad Nizar Shihab, dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan jajaran Direksi RSSN, DPRD dan Pemko Bukittinggi serta DPRD Sumbar, di gedung Nusantara I, Senayan Jakarta, Kamis (22/2).
Terkait kebutuhan anggaran, lanjut Ahmad Nizar Shihab, Komisi IX DPR RI dalam kesempatan pertama akan membicarakannya dengan jajaran Kementerian Kesehatan dan Badan Anggaran DPR
BACA JUGA: KPK akan Kirim Dokter ke Singapura
Yang paling penting, beber dia, semua urusan teknis di lapangan haru tuntaskan.Lebih lanjut diingatkan Ahmad Nizar Shihab, dalam berbagai kasus banyak di antara lembaga-lembaga pelayanan publik seperti rumah sakit yang sudah dialokasikan anggaran untuk program pengembangan tapi tidak bisa diserap secara maksimal karena belum tuntasnya berbagai urusan teknis
Sementara Direktur Utama RSSN Bukittinggi Dr H Hadril Busudin SpS MHA, didampingi Direktur Keuangan/Administrasi Endy Noviart menjelaskan eksistensi RSSN Bukittinggi sebagai rumah sakit khusus stroke pertama dan satu-satunya di Indonesia menunjukkan apresiasi positif dari penderita stroke
BACA JUGA: Ekspatriat di Batam Dievakuasi ke Mapolda
"Sedikitnya 3 ribu penderita stroke berobat ke RSSN Bukittinggi setiap bulannya, sementara sarana dan prasarana yang ada masih serba terbatas," kata Hadril Busudin.
Seiring dengan tingginya kedatangan pasien stroke ke RSSN Bukittinggi lanjut Hadril, saat ini terjadi kecendrungan meningkatnya angka kesakitan, kematian dan kecacatan akibat penyakit stroke di Sumbar
"Wajar kiranya Rumah Sakit Stroke Nasional Bukittinggi ditugaskan oleh Kementerian Kesehatan melalui SK Menkes Nomor 21/Menkes/SK/1) 2002 menjadi Pusat Pengembangan Penanggulanagn Stroke Nasional (P3SN)
BACA JUGA: WN India di Batam Ngungsi ke Singapura
Artinya secara institusi harus menjadi pusat pelayanan stroke yang paripurna dan tidak hanya untuk kepentingan masyarakat Sumbar," tegas Hadril Busudin.Menjawab permintaan Komisi IX DPR tentang perlunya menyelesaikan berbagai hal teknis misalnya perluasan lahan yang hanya dimiliki oleh RSSN Bukittinggi seluas 1,3 hektar, Hadril Busudin menjelaskan bahwa pihaknya bersama Pemko Bukittingi dan Danrem setempat secara intensif telah melakukan dialog agar lahan terdekat yang saat ini dikuasai oleh TNI seluas 3 hektar lebih dapat dialih-fungsikan menjadi lahan RSSN"Dari proses komunikasi yang selama ini terjadi, pihak pimpinan TNI setempat sangat-sangat kondusif dan menyambut positif keinginan rumah sakit dan Pemko Bukittinggi itu," kata Hadril.
Fakta ini pulalah yang pada akhirnya kami dari jajaran RSSN Bukittinggi, Pemko dan DPRD mendatangi Komisi IX DPR selaku pemegang hak budgeter dengan harapan disediakan anggaran untuk pengembangan Rumah Sakit Stroke Nasional menuju go internasional, imbuh Hadril.
Terkait rencana alih fungsi lahan TNI menjadi lahan RSSN, Anggota Komisi IX DPR Muhammad Nasir mengusulkan agar DPR menginisiasi pertemuan kementerian terkait seperti Kementerian Kesehatan, Pertahanan dan Keuangan untuk bertemu guna mendorong penyerahan lahan dimaksud untuk digunakan pihak rumah sakit"Langkah menginisiasi oleh DPR itu sangat strategis agar proses alih lahan dimaksud tidak dibebani ke APBN lagi," usul Muhammad Nasir.
Selain jajaran Direksi RSSN Bukittinggi, Sekko Bukittinggi Khairul, RDPU juga dihadiri oleh Kadis Kesehatan Provinsi Sumbar Dr Nini Syafitri, Wakil Ketua DPRD Bukittingi Jusra Adek serta Perantau Kota Bukittinggi di Jakarta Yumetra Fidel(fas/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Tangani Century, KPK Jalan di Tempat
Redaktur : Tim Redaksi