BATAM - Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Djasarmen Purba mengatakan, jika rencana penggunaan hak interpelasi anggota DPR terhadap Menteri BUMN Dahlan Iskan dilanjutkan, maka bisa berdampak negatif terhadap institusi DPR.
"Semua orang tahu, interpelasi merupakan hak anggota DPR. Tapi kalau sebagian dari anggota DPR hanya ngotot dalam memperjuangkan haknya, ini juga aneh. Kewajibannya tak pernah dipikirkan," kata Djasarmen Purba, di Batam, Kepulauan Riau (Kepri), Selasa (17/4).
Menurut Senator asal Kepri itu, seorang wakil rakyat yang baik dan bertanggung jawab adalah yang bisa menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban.
"Terkait dengan rencana 38 anggota DPR yang akan menginterpelasi Menteri BUMN Dahlan Iskan itu benar haknya anggota Dewan. Tapi ketika kewajiban DPR untuk menyelesaikan undang-undang tidak mencapai target yang mereka tetapkan, kenapa tidak ada diantara mereka yang teriak,?" tanya anggota Komite II DPD itu.
Kalau anggota DPR tidak seimbang menjaga antara hak dan kewajibannya sebagai wakil rakyat, lanjutnya, ini jauh lebih menyakitkan rakyat ketimbang menteri mengambil satu terobosan untuk mengurangi beban birokrasi di berbagai BUMN.
"Birokrasi yang rumit ala Indonesia identik dengan biaya tinggi dan boros waktu hingga selalu terlambat dalam mengambil keputusan. Kendala birokrasi ini yang mau diterabas oleh Menteri Dahlan Iskan. Akal sehat saya menyatakan tidak ada masalah dengan terobosan itu," kata dia.
Mencermati proses interpelasi yang tengah bergulir di DPR, Djasarmen Purba menilai, itu sudah bias. "Interpelasi ke Menteri Dahlan Iskan sudah bias karena ditumpangi oleh muatan politis untuk memperlemah kinerja Kabinet Susilo Bambang Yudhoyono."
Djasarmen Purba yakin Dahlan Iskan tidak akan goyah menghadapi para inisiator interpelasi. Dikatakan, Dahlan punya niat baik untuk membenahi kinerja sektor BUMN.
"Kalau sebagian anggota DPR gagal memahami niat tersebut, biarlah rakyat yang akan menilai. Tapi yang saya rasakan Dahlan Iskan dengan begitu cerdas dalam waktu singkat bisa mendeteksi substansi masalah di BUMN hingga mendorong lahirnya kebijakan itu," ungkap Djasarmen Purba. (fas/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... PAN Dorong Partai Gurem Gugat UU Pemilu
Redaktur : Tim Redaksi