jpnn.com - JAKARTA - Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Benny K Harman, berharap Jaksa Agung yang akan ditunjuk Presiden Joko Widodo berasal dari kalangan profesional, bukan orang partai politik. Alasannya seorang Jaksa Agung harus bisa menjadikan Korps Adhiyaksa sebagai lembaga independen dan terlepas dari kepentingan golongan.
Politikus Partai Demokrat ini menyebutkan kalangan profesional yang akan memimpin Kejagung ke depan harus memlliki pengalaman pengetahuan yang mendalam tentang birokrasi kejaksaan dan mengetahui secara persis problem utama yang dihadapi oleh kejasaan selama ini.
BACA JUGA: Bongkar Suap Pilkada Lebak, KPK Periksa Ade Komarudin
Selain itu, Jaksa Agung harus punya kemampuan menjadikan kejaksaan sebagai institusi hukum yang paling depan dalam menghadapi probel hukum yang utama. Yakni kasus korupsi dan pidana umum lainnya.
"Jaksa Agung harus mampu menjadikan insitusi ini sebagai lembaga penegak hukum yang independen, bebas dari penyanderaan politik, bekerja bukan untuk melayani kepetingan politik kelompok tertentu tapi untuk menyelesaikan masalah hukum bangsa ini," kata Benny di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (5/11).
BACA JUGA: Moratorium CPNS Disesuaikan dengan Kondisi Keuangan Negara
Benny memahami jika memilih figur Jaksa Agung hak prerogatif Presiden, namun tidak boleh atas nama hak tersebut Presiden lantas memilih figur sesukanya. Sebab, kalau Jaksa Agung berjalan tidak sesuai koridor yang akan dipersalahkan adalah Presidennya.
"Jaksa Agung tidak bisa dipersalahkan kalau ada masalah. Yang dimintai pertanggung jawaban adalah presiden. Presiden tidak boleh sembarangan memilih tokoh yang jadi Jaksa Agung. Sebaiknya jangan orang partai," tandasnya. (fat/jpnn)
BACA JUGA: Anggaran KIP dan KIS Masih Kabur, DPR Bisa Gunakan Hak Angket
BACA ARTIKEL LAINNYA... Kondisi Keuangan Negara Memungkinkan, MenPAN-RB akan Cabut Moratorium CPNS
Redaktur : Tim Redaksi