DPR Harapkan RRI Bisa Sejajar dengan BBC dan NHK

Selasa, 23 Februari 2016 – 04:11 WIB
Ketua Komisi I DPR Mahfudz Sidiq, Foto: dok jpnn

jpnn.com - JAKARTA - Ketua Komisi I DPR RI Mahfuz Sidik berharap melalui uji kelayakan dan kepatutan dapat terpilih anggota Dewan Pengawas (Dewas) Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia (LPP RRI) periode 2015-2019 yang punya visi dan misi tentang Radio dan Televisi Republik Indonesia (RTRI).

"Calon dewan pengawas yang lolos ke DPR, kami harapkan orang yang betul-betul punya visi kuat tentang RTRI ke depan yang konsepnya yang sedang digodok oleh DPR melalui suatu undang-undang khusus penggabungan RRI dan TVRI," kata Mahfuz Sidik, di Gedung DPR, Senayan Jakarta, Senin (22/2).

BACA JUGA: Wonderful Indonesia Juara, Malaysia Terjun Bebas

Selain itu lanjut Mahfuz, anggota Dewas fokus pada wilayah kebijakan dan bekerja untuk kepentingan publik. "Orang yang memang betul-betul konsen pada wilayah kebijakan, tidak terjebak pada wilayah operasional, karena itu akan menjadi sumber konflik. Dan Dewas dengan dedikasi yang kuat bekerja untuk kepentingan publik, bukan bekerja untuk kepentingan-kepentingan pragmatis," tegasnya.

Politikus PKS ini menilai LPP RRI sudah menjadi konfergensi media yang ke depan mempunyai tantangan yang besar dalam dunia penyiaran. Peran LPP RRI ini ujarnya, jauh lebih besar ketimbang radio-radio swasta yang ada.

BACA JUGA: Progress KEK Tanjung Kelayang Belitung Lebih Cepat

"Memang tantangannya adalah bagaimana RRI memperkuat perannya, menjadi corong bagi negara dan bangsa baik ke dalam maupun ke luar. Karena RRI sesuai misinya untuk menjadi lembaga penyiaran publik berkelas dunia, bagaimana dia bisa berkompetisi dengan BBC dan NHK," ungkapnya.

Dia jelaskan, dengan anggaran LPP RRI sebesar Rp 1 triliun sebetulnya sudah cukup memadai, walaupun memang perlu investasi lebih besar oleh negara untuk pengembangan infrastrukturnya.

BACA JUGA: Esensi Nostra Aetate, Menerima Setiap Pribadi Apa Adanya

"Sebagian besar infrastruktur RRI ini masih analog dan sudah berusia sangat tua, sehingga ini yang membuat coverage tidak maksimal. Saya pikir itu yang harus jadi fokus, yang harus diperjuangkan juga oleh Dewas, guna menyongsong era digitalisasi" pintanya.

Dari rilis Komisi I DPR RI, ada 15 nama calon anggota Dewas LPP RRI, terdiri dari unsur pemerintah, RRI, dan masyarakat, yang akan menjalani uji kepatutan dan kelayakan di DPR dari tanggal 22 hingga 24 Februari.

Mereka yang berasal dari kalangan pemerintah adalah Aba Subagja, Gun Gun Siswadi, Jamalul Insan, Tantri Rerlatami dan Renaldi Zein. Sedangkan dari unsur masyarakat adalah Frederik Ndolu, Herliantara, Hemat Dwi Nuryanto, dan La Rane Hafied Gany. Sedangkan dari internal RRI adalah Dwi Hernuningsih, Hasto Kuncoro, Maryuni Kabul Budiono, Mistam, Osarita Niken Widiastuti, dan Sutrisno Santoso. Dari 15 calon tersebut akan dipilih 5 orang menjadi anggota Dewas Pengawas LPP RRI.(fas/jpnn)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Komisi II DPR Mendesak, Menteri Yuddy Melunak


Redaktur : Tim Redaksi

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler