jpnn.com - JAKARTA - Presiden Joko Widodo telah memilih Sutiyoso sebagai calon kepala Badan Intelijen Negara (BIN). Selanjutnya, mantan gubernur DKI Jakarta itu bakal menjalani proses fit and proper test di Komisi I DPR.
Namun, aktivis hak asasi manusia (HAM) mengingatkan DPR tentang rekam jejak Sutiyoso. Sebab peran Bang Yos -sapaan Sutiyoso- dalam peristiwa 27 Juli 1996 alias Kudatuli tidak boleh dipandang sebelah mata oleh DPR RI.
BACA JUGA: Suits..Suittss..Artis Hot Ini Hadir di Resepsi Gibran-Selvi, Siapa yang Undang yaa?
Menurut Direktur Program Imparsial Al Araf, DPR ketika melakukan uji kelayakan dan kepatutan terhadap Sutiyoso sebagai calon kepala BIN harus mengejar rekam jejaknya di kasus Kudatuli. Pasalnya, diduga ada pelanggaran HAM dalam tragedi berdarah itu.
"DPR perlu memastikan apakah sutiyoso terlibat atau tidak dalam peristiwa itu (27 Juli 1996, red),” kata Al Araf saat dihubungi, Kamis (11/6).
BACA JUGA: Bidik Tersangka Lain, Polisi Periksa Semua yang Ada di Rumah Ibu Angkat Angeline
Untuk diketahui, Kudatuli adalah peristiwa penyerangan kantor DPP PDI di Jalan Diponegoro, Menteng Jakarta Pusat. Kala itu kepengurusan PDI terbelah antara kubu Megawati Soekarnoputri dengan Soeryadi.
Kubu Megawati menguasai kantor DPP PDI. Sementara kubu PDI Soeryadi mendapat pengakuan dari pemerintah. Karenanya pelaku penyerangannya adalah massa yang mengklaim dari PDI Soeryadi yang ikut dibantu aparat kepolisian dan TNI.
BACA JUGA: Pimpinan MPR Dorong Pembunuh Bocah di Bali Dihukum Mati
Laporan Komnas HAM menyebutkan lima orang meninggal dunia dan ratusan luka-luka serta ditahan aparat. Ketika itu Sutiyoso menjabat sebagai Panglima Daerah Militer Jakarta Raya (Pangdam Jaya).
Dalam situasi ini, lanjut Araf, DPR wajib menggandeng Komnas HAM sebagai lembaga yang pernah melakukan penyelidikan terhadap peristiwa 27 Juli. Dewan juga perlu meminta saran dan masukan dari lembaga swadaya masyarakat atau kelompok sipil lainnya yang bergerak dibidang perlindungan HAM.
"Jika nanti menurut masukan Komnas HAM dan masyarakat sipil Sutiyoso diduga bertanggungjawab atas kasus pelanggaran HAM maka DPR dapat memberi pertimbangan dan masukan ke presiden agar memilih nama baru kepala BIN," pungkasnya.
Sebelumnya, nama yang juga disebut-sebut masuk bursa calon kepala BIN adalah As’ad Ali dan Ian Santosa. Nama As’ad yang pernah menjadi wakil kepala BIN, dipersoalkan karena terseret kasus Munir.
Sedangkan Ian pernah menjadi kepala BAIS selama 3,5 tahun di era Presiden Abdurrahman Wahid dan Megawati Soekarnoputri. Putra pahlawan nasional Halim Perdanakusuma yang pernah menjadi Panglima Kosek Pertahanan Udara I itu merupakan purnawirawan TNI AU dengan pangkat terakhir marsekal madya.
Ian yang pernah menjadi atase pertahanan RI di Singapura. Namanya juga tak pernah disebut dalam kasus HAM.(dil/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Aduh, Anggaran Belum Jelas, Pilkada Serentak Potensi Diundur
Redaktur : Tim Redaksi