JAKARTA - Anggota Komisi III DPR, Indra menyayangkan sikap pengusaha yang telah menyekap, menyiksa, dan mengintimidasi para buruh di Tangerang.
Karena itu, Indra meminta pihak-pihak terkait dalam kasus itu diberikan hukuman berat. "Pengusaha tersebut beserta semua pihak yang terlibat dalam kasus ini harus dihukum seberat mungkin," ujarnya di Jakarta, Minggu (5/5).
Menurut Indra, tindakan itu merupakan tindak pidana yang setidak-tidaknya melanggar Pasal 333 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang perampasan kemerdekaan orang, Pasal 351 KUHP tentang penganiayaan, dan Pasal 336 KUHP tentang melakukan ancaman.
Selain itu, sambung Indra, si pengusaha patut diduga telah melakukan pelanggaran Hak Asasi Manusia, seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999.
"Ia (pengusaha) juga melanggar banyak hal yang diatur dalam UU Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, baik dalam aspek pidana ketenagakerjaan maupun pelanggaran administrasi ketenagakerjaan," kata Indra.
Selain pelaku, politikus PKS tersebut mengatakan, juga harus ditelusuri adanya kemungkinan oknum-oknum aparat atau perangkat pemerintahan yang membekingi dalam kasus penyekapan buruh tersebut. Sebab tanpa adanya beking, ia yakin kasus itu sudah terbongkar jauh-jauh hari. (gil/jpnn)
Karena itu, Indra meminta pihak-pihak terkait dalam kasus itu diberikan hukuman berat. "Pengusaha tersebut beserta semua pihak yang terlibat dalam kasus ini harus dihukum seberat mungkin," ujarnya di Jakarta, Minggu (5/5).
Menurut Indra, tindakan itu merupakan tindak pidana yang setidak-tidaknya melanggar Pasal 333 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang perampasan kemerdekaan orang, Pasal 351 KUHP tentang penganiayaan, dan Pasal 336 KUHP tentang melakukan ancaman.
Selain itu, sambung Indra, si pengusaha patut diduga telah melakukan pelanggaran Hak Asasi Manusia, seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999.
"Ia (pengusaha) juga melanggar banyak hal yang diatur dalam UU Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, baik dalam aspek pidana ketenagakerjaan maupun pelanggaran administrasi ketenagakerjaan," kata Indra.
Selain pelaku, politikus PKS tersebut mengatakan, juga harus ditelusuri adanya kemungkinan oknum-oknum aparat atau perangkat pemerintahan yang membekingi dalam kasus penyekapan buruh tersebut. Sebab tanpa adanya beking, ia yakin kasus itu sudah terbongkar jauh-jauh hari. (gil/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Kantor OPM di Inggris Tak Perlu Dirisaukan
Redaktur : Tim Redaksi