jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi VI DPR RI, Hj Nevi Zuairina ketika Rapat Kerja dengan BKPM (Badan Koordinasi Penanaman Modal) meminta untuk memperjelas definisi industri dalam negeri.
Menurutnya, perlu secara detail dijelaskan bahwa industri dalam negeri adalah yang berada dalam negeri. Termasuk infrastruktur di dalamnya baik manajemen maupun permodalannya hingga produk yang dihasilkan berasal dari komponen dalam negeri.
BACA JUGA: Komisi X DPR RI: Maksimalkan Rumah Belajar Kemendikbud saat PJJ
Saat ini, menurutnya, industry asing juga di sebut industri dalam negeri. Memang lokasinya berada di Indonesia, tetapi semua bahan baku hingga permodalan dari asing. sebagai contoh perusahaan MNC (Multi National Company).
“Kondisi saat ini, UMKM susah berkembang. Mereka yang jumlahnya 69 juta lebih unit usaha di Indonesia dengan daya serap hingga 121 juta pekerja, tidak banyak yang beranjak menjadi industri maju. Mayoritas jadi UMKM abadi,” kata Nevi.
BACA JUGA: Biaya PEN Sangat Besar, Begini Saran Ketua Banggar DPR RI
“Di sini peran pemerintah strategis untuk memberi jalan memperkuat industri dalam negeri yang bahan bakunya dari UMKM-UMKM ini sehingga maju seperti Korea Selatan dimana usaha rakyatnya kini telah banyak mendunia," kata Nevi lagi.
Politikusi PKS ini melanjutkan saat ini sekitar 80 persen usaha yang besar dan bergerak di Indonesa dikuasai sama MNC. Karakter kebijakan perusahaan multinatioan, misal pengadaan bahan baku, akan ditentukan oleh induk perusahaan di luar negeri. Sehingga principal bahan baku tidak berani invest di Indonesia, apabila mereka tidak bisa suply ke MNC.
BACA JUGA: Komisi IV DPR RI Apresiasi Kinerja KLHK
Anggota DPR asal Sumbar ini mempertanyakan bagaimana Pengawasan yang dilakukan oleh BKPM pusat terhadap pelaksanaan Penanaman Modal Asing (PMA) dan PMDN untuk percepatan pencapaian target investasi bila kondisi masih seperti ini.
Perlu ada penguatan gerakan cinta NKRI pada persoalan ekonomi, bukan saja persoalan Hankam. Jangan sampai kita terjebak dalam permasalahan yang sama.
“Idealisme kebangsaan ini perlu diperluas hingga pada persoalan industialisasi dan ekonomi. Bagi oknum penguasa yang selama ini melakukan praktik mengedepankan kepentingan pribadi mesti disingkirkan. Salah satu indikator BKPM ini nantinya dalam jangka panjang memberikan peluang anak negeri mampu berusaha dan berinvestasi yang mampu mengalahkan usaha MNC,” saran dia.
Legislator PKS ini juga menyampaikan aspirasi daerah, bahwa BKPM Pusat perlu mendukung upaya dana, alat teknologi, atau softskill dalam hal pengumpulan dan pengolahan data potensi dan peluang investasi di seluruh Kabupaten/Kota di tiap provinsi.
Ia mencontohkan Sumatera Barat rata-rata lokasi potensi investasi berada di lokasi yang sangat jauh dan cukup terpencil dengan kondisi jalan yang cukup buruk. Tetapi survei dan pendataan harus tetap dilakukan untuk mendapatkan koordinat lokasi dan berbagai kelengkapan yang akurat.
Dia menambahkan perlu adanya pembangunan SiPopei (Sistem Informasi Potensi Peluang Investasi) berbasis web, sehingga memudahkan investor atau calon investor untuk mendapatkan data dan lokasi potensi dan peluang investasi lewat online, sehingga investor/calon investor mendapatkan gambaran visual tentang di sektor mana mereka akan berinvestasi.
“Terakhir yang ia tekankan kepada BKPM adalah, usulan kolaborasi dengan kementerian perindustrian untuk memperkuat industri hulu. Tidak perlu ada investor asing baru yang menyasar industri hilir di mana lokal sudah bisa memenuhi. Yang diperlukan adalah investsi industri hulu yang akan mensupplai kebutuhan bahan baku yang masih banyak juga di datangkan dari luar negeri,” kata Nevi Zuairina.(fri/jpnn)
Redaktur & Reporter : Friederich