jpnn.com - JPNN.com JAKARTA - Anggota Komisi I DPR Ahmad Zainuddin DPR mengingatkan Presiden Jokowi harus belajar dari pengalaman pemilihan Kapolri saat menentukan Panglima TNI yang baru. Ya, saat pemilihan Kapolri terjadi polemik berkepanjangan.
"Pemilihan Panglima TNI itu memang prerogatif presiden. Tapi sebaiknya juga perhatikan norma dan tradisi yang baik. Jangan sampai kegaduhan seperti saat pemilihan Kapolri terulang kembali," ujar Zainuddin di Jakarta, Selasa (9/6).
BACA JUGA: 57 Kabupaten di Indonesia Masih Rawan Pangan
Zainuddin mengatakan, pemilihan dan pengangkatan Panglima TNI merupakan hak prerogratif presiden yang dijamin undang-undang. Namun dalam Undang-undang No 34 tahun 2004 tentang TNI juga disebutkan bahwa jabatan Panglima TNI secara bergantian di antara perwira tinggi aktif dari tiap-tiap angkatan.
Bagaimanapun tujuan tradisi itu baik dalam rangka menjaga keseimbangan dan kestabilan di tubuh TNI. Dengan sistem bergantian, maka tidak ada angkatan yang terkesan ditinggikan atau direndahkan, dianakemaskan atau ditirikan.
BACA JUGA: Usai Temui Menteri Rini yang Lagi Ultah, Prabowo Langsung ke Toilet
Politisi PKS ini mengingatkan agar Jokowi tidak menimbulkan kegaduhan baru di tubuh TNI, seperti yang terjadi dalam pemilihan calon Kapolri Komjen Budi Gunawan. Apalagi, sosok KSAU, KSAL dan KSAD saat ini sangat mumpuni untuk menjadi Panglima TNI.
"Jadi belajarlah dari kasus Kapolri yang lalu. Jangan sampai terulang lagi," tegasnya.(fat/jpnn)
BACA JUGA: 4 Alasan Dana Aspirasi Wajib Dikaji Khusus
BACA ARTIKEL LAINNYA... Ssttt...Prabowo Ketemuan sama Menteri Rini, Ada Apa ya?
Redaktur : Tim Redaksi