Anggota DPR RI Komisi X, Raihan Iskandar, Selasa (20/11) mengatakan, pemerintah hendaknya tidak reaktif dalam merevisi kurikulum pendidikan, karena dampaknya tidak akan bagus untuk pendidikan Indonesia ke depan.
"Sikap reaktif ini justru menunjukkan tidak jelasnya arah dan tujuan pendidikan Indonesia ke depan," kata Raihan.
Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini mencontohkan negara lain, yakni Jepang, yang disebutnya arah dan tujuan pendidikannya jelas. Jepang tidak gampang mengganti-ganti kurikulum. Meskipun menterinya berganti, kurikulum tetap berjalan.
"Revisi kurikulum pendidikan ini musti dilakukan dengan pengkajian dan perencanaan yang matang sehingga hasilnya maksimal dan tidak terkesan tambal sulam," tegas Raihan.
"Niat pemerintah ini tentu positif, tapi niat untuk menyelesaikan permasalahan ini jangan sampai menimbulkan masalah baru nantinya," imbuhnya lagi.
Beberapa persoalan yang akan muncul menurut Raihan, misalnya untuk mata pelajaran Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) di SMP yang rencananya diintegrasikan dengan mata pelajaran lain.
"Lalu, kompensasi untuk guru TIK seperti apa? Jangan sampai guru-guru TIK tadi mengambil tindakan-tindakan yang tidak diinginkan karena terancam menganggur," jelasnya.
Masalah baru juga bisa muncul jika TIK diintegrasikan dengan mata pelajaran yang lain, karena belum tentu guru-guru mata pelajaran tersebut menguasai TIK. Hal itu tentu akan menjadi masalah baru.
Raihan juga sangat menyesalkan sikap pemerintah, dalam hal ini Kemdikbud, yang tidak membicarakan rencana revisi kurikulum ini dengan DPR.
"Saya sangat menyayangkan Kemdikbud tidak membicarakan hal ini (revisi kurikulum-red) dengan kami yang ada di DPR. Ini juga satu tanda sikap reaktif tersebut," tambahnya.(fat/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Nuh: Manfaatkan Masjid Untuk PAUD
Redaktur : Tim Redaksi