DPR Ingatkan Pemerintah Tak Buka Ruang Negosiasi dengan OPM

Kamis, 17 September 2015 – 19:28 WIB
Ketua Komisi I DPR Mahfudz Siddiq. FOTO: DOK.IST

jpnn.com - JAKARTA - Ketua Komisi I DPR Mahfudz Siddiq mengatakan kasus penyanderaan dua warga negara Indonesia (WNI) oleh Organisasi Papua Merdeka (OPM) menunjukkan eskalasi gerakan mereka sudah meningkat dari separatis ke arah terorisme.

“Ini adalah satu eskalasi dari operasi gerakan OPM, menurut saya ini sudah serius. Apalagi ini sudah memakai strategi, mencoba melibatkan negara lain dengan penyanderaan ini dilakukan di PNG (Papua Nugini-red),” kata Mahfudz di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (17/9).

BACA JUGA: Sulit Dikejar, Penyandera WNI Pindah-Pindah Tempat

Karena itu, politisi Partai Keadilan Sejahtera ini, meminta pemerintah untuk tidak membuka ruang negosiasi dengan OPM. Sebab, kata dia, sekali ruang negosiasi itu diberikan maka situasinya akan berubah.

“Pemerintah harus tegas, tidak dibuka ruang negosiasi. Karena sekali ini dibuka ruang negosiasi maka ini akan dikapitalisasi oleh OPM untuk mengeskalasi gerakan-gerakannya dari perjuangan politik menjadi aksi-aksi teror yang lebih jauh,” katanya.

BACA JUGA: Skandal Pelindo II Disebut Lebih Dahsyat dari Century, Libatkan Orang Besar

Karena itu, dia meminta pemerintah Indonesia harus berbicara yang jelas dan tegas dan bekerja sama dengan pemerintah PNG.

“Itu kalau PNG punya komitmen untuk mendukung NKRI,” katanya.

BACA JUGA: Rizal Ramli Semakin Percaya Diri Setelah Ketemu Megawati

Karena ini, menurut Mahfudz, menyangkut negara lain maka penyelesaiannya dilakukan secara politik. “Di sini juga menjadi ujian PNG, sejauh mana komitmennya mendukung NKRI dalam kasus teror ini,” pungkasnya.(fat/jpnn)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Yakin Selamatkan 2 WNI, PNG Tolak Bantuan Indonesia


Redaktur : Tim Redaksi

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler