jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi I DPR Sukamta mengapresiasi PT Telkom yang dikabarkan sudah berhasil memulihkan konektivitas dan ribuan ATM masyarakat yang menggunakan jasa Satelit Telkom 1. Konektivitas sempat offline akibat Satelit Telkom 1 mengalami anomali ke luar dari orbit dua pekan lalu.
Menurut Sukamta, kebutuhan dan kepentingan masyarakat bisa terlayani kembali secara normal.
BACA JUGA: Setjen dan BK DPR Gelar Parlemen Remaja
“Namun, yang sangat penting kita tekankan adalah bahwa negara ini harus memiliki kebijakan satelit nasional secara menyeluruh,” katanya, Rabu (13/9).
Menurutnya, ini terkait dengan ketahanan dan kedaulatan Indonesia di udara yang batas kedaulatannya diusulkan dibatasi hingga ketinggian 110 km atau lebih kurang 360.000 kaki pada sidang UNCOPUOS (United Nations Committe on Peaceful Uses of Outer Space) tahun 2016 di Wiena, Austria.
BACA JUGA: Parlemen Berperan Dalam Pemberantasan Korupsi
Sekretaris Fraksi PKS ini menekankan pemerintah ke depan harus merealisasikan kebijakan nasional setidaknya terkait kepemilikan orbit Indonesia, serta industri dan kepemilikan serta layanan satelit. Dengan adanya kebijakan tersebut diharapkan ketergantungan dengan negara lain dapat diminimalisasi.
“Kami inginkan adanya kemandirian dalam pengelolaan udara dan aerospace. Bahkan ke depannya kita harus mampu membangkitkan industri negara kita sehingga bisa ekspansi ke negara-negara lain,” paparnya.
BACA JUGA: Komisi XI Sepakati Empat Asumsi Ekonomi Makro RAPBN 2018
Menurut Sukamta, untuk menangani hal yang urgen, langkah pengamanan slot orbit 108 derajat Bujur Timur perlu dilakukan dengan cepat. Bahaya kalau pemerintah dalam hal ini Kementerian Kominfo tidak gerak cepat untuk mengurangi, bisa lepas orbit ini. Sementara Satelit Telkom 4 sebagai pengganti Satelit 1 rencananya baru akan diluncurkan Agustus 2018.
“Percepatan ini penting untuk mengurangi ketergantungan kita dengan asing, juga mengurangi peluang risiko bocor dan bobolnya ketahanan nasional kita,” ujarnya.
Dia menambahkan, rusaknya Satelit Telkom 1 kemarin menimbulkan banyak tanda tanya dan spekulasi di masyarakat. Menanggapi spekulasi itu, publik diminta menunggu hasil investigasi Lockheed Martin Space Systems yang merakit satelit tersebut. Hasilnya disampaikan oleh Telkom bahwa Satelit Telkom 1 masih ada, tidak hancur berkeping-keping sebagaimana dipikirkan oleh sebagian masyarakat, namun tetap harus diganti.
"Memang kalau bicara kedaulatan, masyarakat sangat peka. Oleh karenanya tindakan cepat pemerintah untuk menangani permasalahan-permasalahan terkait kedaulatan sangat penting guna mengurangi kegaduhan-kegaduhan yang ada di masyarakat," ujar wakil rakyat dari Dapil Daerah Istimewa Yogyakarta ini.(boy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Komisi XI DPR Sepakati Asumsi Makro RAPBN 2018
Redaktur & Reporter : Boy