Hal tersebut dikatakan Yusanto saat menyampaikan aspirasi HTI kepada Komisi VII DPR terkait kebijakan pemerintah yang akan mencabut subsidi BBM pada 1 April 2012 mendatang. Bersama HTI, juga ikut antara lain sejumlah petinggi Serikat Islam dan pengacara, diterima oleh Wakil Ketua Komisi VII, Effendi Simbolon, di gedung DPR, Senayan Jakarta, Rabu (15/2).
"Kebijakan liberalisasi BBM adalah kebijakan yang zalim. Wakil rakyat wajib untuk mencegah agar penzaliman oleh penguasa itu tidak terjadi. Jangan seperti saat ini, mayoritas anggota DPR bermanis muka di depan rakyat," tegas Yusanto.
Menurut Yusanto, ada keanehan yang sangat luar biasa dari prilaku pemimpin bangsa saat ini yang memperlihatkan kegelisahan yang luar biasa kalau asing marah.
"Pemerintah terlihat sangat khawatir kalau asing marah jika liberalisasi BBM di Indonesia ditunda pelaksanaannya. Secara bersamaan kerisauan rakyat terhadap liberalisasi BBM diabaikan," tegasnya.
Diungkapnya, sekitar 87 persen BBM sudah dikuasai asing. Demikian juga halnya dengan program konversi BBM ke gas. Itu juga sudah dinominasi oleh asing. Artinya, apa pun langkah Indonesia terhadap kebijakan energi sudah di bawah kendali asing.
"BBM dan program konversinya juga sudah dikuasai asing. Satu-satunya cara untuk menjadikan asing tidak mayoritas di sektor energi hanyalah merevisi seluruh perangkat undang-undangnya," saran Yusanto.
Menurut HTI, beban APBN sesungguhnya bukanlah pada sektor subsidi BBM tapi lebih disebabkan karena beban utang luar negeri yang kian hari kian membesar.
Cara-cara negara Venezuela dalam menegakkan kedaulatan energi, lanjutnya, perlu kita tiru sehingga komposisi manfaat ekonomi energi yang semula 20 persen untuk Venezuela dan asing 80 persen dipaksa harus menjadi 80 persen untuk Venezuela.
Selain energi, HTI juga mengkritisi masalah hilangnya kedaultan negeri ini terhadap pangan dan ancaman lepasnya kedaulatan militer.
"Sebentar lagi, setelah kedaulatan energi dan pangan lepas, kedaultan militer pun akan diambil asing dengan cara yang tersistematis melalui penggunaan alat utama sistem pertahanan," tegasnya. (fas/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Golkar Desak Demokrat Evaluasi Penempatan Angie
Redaktur : Tim Redaksi