jpnn.com, JAKARTA - Honorer K2 (kategori dua) semakin tidak respek dengan kebijakan pemerintah pusat yang terkesan dipaksakan.
Ini terlihat dalam rekrutmen PPPK (pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja) dari honorer K2 yang belum ketemu titik tengahnya.
BACA JUGA: Daerah Kehabisan Anggaran Rekrut PPPK, Begini Penjelasan Kepala BKN
BACA JUGA : Pendaftaran PPPK: Seluruh Guru Honorer K2 Diusulkan
"MenPAN-RB bilang 80 persen pemda siap rekrut PPPK. Buktinya sampai sekarang belum ada yang ajukan usulan. Semakin tidak jelas rezim ini," kata Syarif Feriansyah, koordinator honorer K2 Kalimantan Barat kepada JPNN, Kamis (31/1).
BACA JUGA: Pak Menteri Bilang 80 Persen Kepala Daerah Siap Gelar Seleksi PPPK
BACA JUGA : APBD Sudah Disahkan, Dari Mana Gaji PPPK Jalur Honorer K2?
Dia menilai, rezim ini tidak ada kemauan untuk menyelesaikan honorer K2 secara berkeadilan. Pengabdian putra-putri bangsa bukan menjadi tolak ukurnya.
BACA JUGA: Pendaftaran PPPK dari Honorer K2, Mengapa tak Ada Formasi Tenaga Administrasi?
"Mengelola negara jangan samakan dengan mengelola mebel. Kami enggak mau jadi PPPK tapi PNS," tegasnya.
BACA JUGA : PPPK dari Honorer K2 Konsep Jokowi, Gaji Harus Ditanggung Pusat
Senada itu Bhimma, koordinator Honorer K2 Operator Indonesia mengatakan, pemerintah hanya mementingkan tenaga pendidik, kesehatan, dan penyuluh pertanian.
Sedangkan tenaga administrasi tidak dapat formasi apa-apa. Padahal tenaga administrasi sama-sama mengabdi sampai puluhan tahun.
"Apresiasi buat MenPAN-RB dari honorer K2 karena tidak bisa menyelesaikan masalah kami. Kami usulkan Komisi II DPR RI tidak mengesahkan anggaran KemenPAN-RB sebelum selesaikan honorer K2 jadi PNS," ujarnya.
Dia menambahkan, pemerintah harus mengakomodir semua honorer K2. Baik tenaga teknis, kesehatan, guru, dan penyuluh.
Bhimma mencontohkan honorer K2 di Dinas Pemadam Kebakaran. Pekerjaan mereka sangat berbahaya karena bertaruh nyawa. Terlambat datang ditmpukin dan digebuki warga. Kerja 24 jam honornya hanya Rp 500 ribu.
"Kalau tewas di lokasi kerja, enggak ada jaminan pensiun untuk keluarga yang ditinggalkan. Mestinya ini jadi pertimbangan pemerintah," tandasnya. (esy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Pendaftaran PPPK dari Honorer K2: Soal Tes Dibuat Paling Gampang
Redaktur & Reporter : Mesya Mohamad