jpnn.com - JAKARTA - Anggota Komisi V DPR RI Sigit Sosiantomo berharap Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPERA) aktif melibatkan swasta sehingga dapat mengurangi beban APBN.
Menurutnya, kebutuhan anggaran tahun 2017 yang diusulkan kementerian tersebut kepada Komisi V sebesar Rp 157,3 triliun. Padahal, pagu indikatif yang ada hanya sebesar Rp 106,8 triliun. Sehingga, terjadi kekurangan anggaran (backlog) lebih dari Rp 50 triliun.
BACA JUGA: Lebarkan Segmen, Citilink Gandeng HKI
“Menurut saya ini adalah visi kita bersama bagaimana menempatkan atau memetakan potensi swasta itu untuk bisa membantu pemerintah. Karena tidak semuanya itu memungkinkan dana dari pemerintah,” ujar Sigit melalui siaran pers diterima, Minggu Minggu (31/7).
Sigit mencontohkan, program pembangunan pengolahan air limbah untuk melayani 130.500 KK dan pembangunan sistem persampahan untuk melayanii 2.905.400 KK sebenarnya bisa melibatkan swasta. Pelibatan swasta penting agar ketergantungan terhadap APBN dapat berkurang.
“Pengolahan air limbah ini suatu bisnis yang menarik, banyak orang yang mau mengelola limbah, bahkan akan jadi bisnis yang sangat prospektif ke depan,” ujar wakil rakyat dari daerah pemilihan Jawa Timur VII yang meliputi Surabaya-Sidoarjo ini.
BACA JUGA: BNI Syariah Ingin Jadi Hasanah Lifestyle Banking
Oleh karena itu, Sigit berharap agar program pembangunan yang seperti itu tidak perlu ditangani dengan APBN mengingat adanya kekurangan anggaran. Termasuk juga pembangunan sistem persampahan, karena hal itu merupakan bisnis yang menarik dan banyak pihak yang juga ingin terlibat.
Pelibatan swasta dalam pembangunan ini penting, tambah Sigit, agar jangan sampai swasta tidak mau masuk karena berpikir sudah ditangani oleh Pemerintah melalui APBN. Keramahan terhadap investasi, khususnya investasi nasional mutlak dilakukan Pemerintah.
BACA JUGA: Sebentar Lagi Beli Kendaraan Tak Perlu Uang Muka
“Yang penting, pemerintah dalam hal ini Setjen Kemenpupera membuat regulasinya dengan regulasi yang ketat tetapi dengan jaminan, bahwa kalau ada yang bisnis air limbah di daerah tertentu yang ingin dilayani oleh Kemenpupera ada jaminan setahun dua tahun bisnis mereka berjalan,” ujarnya.(fri/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... BCA Masih Kaji Instrumen Investasi untuk Dana Repatriasi
Redaktur : Tim Redaksi