jpnn.com - JAKARTA - Kerusuhan bernuansa SARA (suku, agama, ras dan antargolongan) terjadi lagi di Indonesia, tepatnya pada Jumat (29/7), di Tanjungbalai, Sumatera Utara.
Menyikapi hal tersebut, anggota DPR Mahfuz Sidik mendesak pemerintah segera melakukan dua hal. Pertama, menegakan hukum terhadap semua pihak yang terlibat dan bertanggungj awab atas kasus tersebut. Kedua, melakukan langkah pencegahan agar konflik tersebut tidak meluas ke daerah lain.
BACA JUGA: Pangkolinlamil: Bangga Jadi Tempat Mengenal Dunia Kemaritiman
"Konflik SARA di Tanjungbalai tidak boleh dianggap sepele. Ada potensi letupan konflik yang lebih besar dan luas. Jika itu terjadi maka bisa menjadi pintu kekacauan politik dan ekonomi baru di negeri ini," kata Mahfuz, Sabtu (30/7).
Dia mengingatkan, konflik SARA sedang menjadi tren dunia. Kekacauan politik di kawasan Timur Tengah yang melibatkan beberapa negara Eropa dan Amerika Serikat (AS) telah memunculkan kekuatan teror baru yang menakutkan, yaitu ISIS. Buah dari rangkaian aksi teror yang terus berlanjut adalah menguatnya sentimen negatif terhadap Islam dan umatnya.
BACA JUGA: Mensos Ajak Hargai Keberagaman
"Ini tercermin dari sikap politik kelompok ultra-nasionalis di beberapa negara Eropa, sikap politik calon presiden AS, Donald Trump, dan meningkatnya tekanan terhadap kelompok Muslim di India dan Tiongkok misalnya," ujarnya.
Menurut politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini, ada semacam cipta kondisi global untuk memposisikan Islam dan umatnya sebagai musuh bersama. "Dan pada saat yang sama ISIS dan unsur-unsur pendukungnya terus melakukan serangan terhadap siapa pun yang dianggap lawan," jelasnya.
BACA JUGA: Setara Institute: Toleransi Masyarakat Semakin Menipis
Selain itu, lanjutnya, menguatnya posisi dan peran politik kelompok minoritas yang mengusung isu anti-kemapanan. Keberhasilan partai politik ultra-nasionalis (sayap kanan jauh) menguasai pemerintahan dan mengubah kebijakan pemerintahan di sejumlah negara Eropa menjadi bukti nyata. Contohnya di Polandia, Italia dan juga kemenangan Brexit di Inggris.
"Menguatnya dukungan terhadap Trump juga menjadi indikasi tambahan. Kekuatan politik ini diprediksi akan mengusung isu yang berakibat meningkatnya konflik SARA di berbagai negara," kata wakil rakyat dari daerah pemilihan Jawa Barat itu.
Dalam konteks domestik Indonesia, menguatnya tren politik SARA dan bangkitnya posisi serta peran politik kelompok minoritas yang mengusung isu anti-kemapanan dan ditambah dengan isu terorisme, tidak bisa dipungkiri bahwa isu ini menggiring opini luas bahwa umat Islam sebagai ancaman.
Sejalan dengan itu, ujarnya, ruang demokrasi juga sedang mencuatkan posisi dan peran politik yang lebih besar kepada unsur minoritas. Sebut saja isu pilkada DKI. Kontestasi pilpres yang lalu pun sebenarnya tak lepas juga dari nuansa isu SARA.
"Harus diakui bahwa Indonesia menyimpan riwayat konflik SARA yang panjang dan tetap menjadi bahaya laten. Faktor kesenjangan sosial-ekonomi tetap menjadi pemicu paling mendasar," tegasnya.
Hal lain yang juga perlu dicermati serius menurut dia, munculnya gejala arogansi dan kontroversi kebijakan yang dipersepsi oleh unsur mayoritas sebagai upaya untuk memenangkan agenda unsur minoritas.
"Sebut saja kontroversi penghilangan kolom agama di KTP, penghapusan perda 'syariah', sejumlah kebijakan pemprov DKI yang dianggap merugikan kepentingan umat Islam plus sikap-sikap sang gubernur yang dinilai arogan," kata Mahfuz.
Faktor global dan domestik ini ujar mantan Ketua Komisi I DPR ini, bisa bercampur-aduk sedemikian rupa dengan aneka bumbu.
Hal ini berjalan di atas realitas keberagaman masyarakat Indonesia, kesenjangan sosial-ekonomi yang menguat akibat problem ekonomi yang makin berat, riwayat panjang konflik bernuansa SARA, dan munculnya model kepemimpinan dan kebijakan yang dipersepsi sebagai pertarungan minoritas vs mayoritas.
Anggota Komisi IV DPR ini menegaskan, kasus Tanjungbalai merupakan peluit peringatan yang sangat keras buat bangsa ini dan semua jajaran pemerintahan di pusat dan daerah.
"Pilihan kita adalah berpihak pada kesatuan dan persatuan bangsa. Tetapi negara harus menegakkan hukum terhadap siapapun yang terbukti merusaknya. Siapapun dia. Sambil negara memastikan bahwa dirinya mampu menjadikan Indonesia sebagai tempat hidup yang harmoni bagi semua anak bangsa," pungkasnya.(fas/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Kolinlamil Fasilitasi Program Kemaritiman
Redaktur : Tim Redaksi