JAKARTA - Ketua Komisi I DPR RI, Mahfuz Sidik menyatakan hingga saat ini belum terlihat kebijakan khusus dari Kementerian Perindustrian (Kemenperin) untuk menyiapkan industri pendukung alat utama sistem pertahahan (alutsista).
"Presiden RI Joko Widodo langsung memimpin Komite Kebijakan Industri Pertahanan (KKIP) guna merumuskan solusi yang sistemik untuk memajukan industri pertahanan nasional. Saya khawatir Kementerian Perindustrian tidak mendukung KKIP ini," kata Mahfuz Sidik, di Gedung DPR RI, Senayan Jakarta, Senin (12/10).
Industri alutsista yang tidak didukung oleh sektor industri komponen lainnya secara terpadu, menurut Mahfuz, akan bermuara kepada kegagalan rencana industri alutsista.
Demikian juga halnya dengan Badan Usaha Milik Negara Industri Pertahanan (BUMN-IP) yang lebih sebagai lex integrator. "Plat form-nya dibuat oleh corporate lain. Tetapi sebagai lead integrator, BUMN-IP harus mengubahnya sebagai alutsista. Ini semua sangat tergantung dengan kebijakan Kementerian Perindustrian," jelas politikus PKS ini.
Selain itu, Mahfuz juga melihat kendala yang kini dihadapi oleh BUMN-IP terkait dengan finansial. Satu-satunya cara mengatasi kesulitan finansial melalui penyertaan modal negara (PMN) di BUMN-IP untuk peningkatan kapasitas infrastruktur produksi. “Industri pertahanan kita masih lemah dari sisi pembiayaan, sementara untuk mendapatkan modal dari perbankan tidak mudah. Solusinya harus PMN," imbuh Mahfuz Sidik. (fas/jpnn)
BACA JUGA: Kompolnas Dorong Telusuri Aset Oknum Polsek Pasirian
BACA ARTIKEL LAINNYA... Istana Tak Ingin Ada Organisasi yang Ekstrem
Redaktur : Tim Redaksi