Menurut Aboebakar, publik akan menganggap bahwa langkah Polri itu adalah bentuk pembalasan terhadap KPK yang memeriksa tersangka korupsi driving simulator SIM Korlantas, Irjen Djoko Susilo. "Pasti masyarakat dengan cepat akan menyimpulkan bahwa terjadi kriminalisasi terhadap penyidik KPK," kata Aboebakar, Sabtu (7/10).
Seperti diketahui, sejumlah anggota Polri berupaya menjemput Novel yang dituduh terlibat pada kasus penembakan 2004 silam. Aksi itu membuat suasana di KPK menjadi sangat tegang.
Aboebakar menilai, setidaknya tuduhan pada penyidik KPK akan mengundang tanya, kenapa perkara delapan tahun lalu baru diungkit saat ini. "Apalagi terjadi setelah yang bersangkutan memeriksa kasus Simulator yang melibatkan petinggi Polri," kata Aboebakar.
Politisi PKS itu menambahkan, harusnya penegak hukum fokus pada bidang tugasnya masing-masing dan harus didukung dengan pola koordinasi yang baik.
"Jangan terlihat seperti Tom and Jerry di mata publik, itu tidak baik. Saya masih berharap presiden bisa turun tangan dalam persoalan ini," ujarnya.
Ditambahkan, kedua lembaga itu (Polri-KPK) sama-sama penegak hukum yang harus didukung penuh Presiden. "KPK harus diselamatkan, polisi harus dibersihkan. Negara tanpa polisi apa jadinya, pasti kekacauan dimana-mana, Indonesia tanpa KPK pasti akan semakin terpuruk karena korupsi semakin merajalela."
Oleh karenanya, lanjut Aboebakar, kepala negara perlu memasalitasi penyelesaian persoalan dua lembaga ini. "Jangan sampai ada kasus cicak-buaya jilid kedua," tuntasnya.(boy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Penarikan Revisi UU KPK Simpang Siur
Redaktur : Tim Redaksi