jpnn.com - jpnn.com - Anggota Komisi VI DPR RI Nyoman Dhamantra mengkritik kebijakan Menteri Perdagangan (Mendag) Enggartiasto Lukita terkait impor 400 ribu ton raw sugar atau gula mentah untuk diolah langsung produsen gula tertentu menjadi gula kristal putih untuk konsumsi masyarakat. Kebijakan tersebut dinilai telah mengacaukan tata niaga gula.
“Impor raw sugar itu harusnya untuk kebutuhan gula industri, kok Mendag seenaknya membolehkannya diolah langsung oleh produsen gula tertentu untuk didistribsuikan menjadi kebutuhan konsumsi, ini tidak bisa dibenarkan," kata Dhamantra dalam keterangan persnya di Jakarta, Minggu (5/2).
BACA JUGA: DPR Dorong Pemerintah Bentuk Badan Khusus Kebudayaan
Menurutnya, kebijakan Mendag memberi penugasan langsung terhadap beberapa produsen gula dalam negeri untuk mengolah langsung gula mentah menjadi gula kristal putih sangat berbahaya, karena tidak sesuai undang-undang. Terlebih para produsen yang mendapatkan penugasan itu diberikan kewenangan untuk menyalurkan gula putih kepada distributor.
"Mendag bisa mengacau neraca perdagangan gula nasional kita. Kebijakan Mendag ini bukan solusi untuk mengatasi kekurangan stok gula, justru malah mengacak-acak," katanya.
BACA JUGA: DPR Gulirkan Hak Angket Tentang Penyadapan
Anggota Fraksi PDIP DPR RI ini menegaskan, tidak ada payung hukum yang membolehkan Mendag melakukan penugasan khusus kepada produsen untuk menjual gula kristal putih.
"Keputusan impor gula 400ribu ton Mendag bisa merusak daya saing di bidang perdagangan gula. Ada apa Mendag kok memberikan penugasan langsung kepada perusahaan produsen gula tertentu?,” tanyanya.
BACA JUGA: Penegak Hukum Jangan Terlibat Konflik Internal Ormas
Dhamantra mengkhawatirkan, apabila kebijakan impor gula 400 ribu ton Mendag terus dilanjutkan, maka hanya akan memberikan keuntungan kepada pihak swasta tertentu yang diberikan penugasan langsung.
"Sedangkan petani tebu bisa mengalami kerugian sebab gula rafinasi produksi petani bisa over supply, tidak terserap pabrik," ujarnya.
Dhamantra mengingatkan, kebijakan Mendag juga berpotensi besar merugikan keuangan negara. Selain itu, kebijakan Mendag bertentangan dengan prinsip keadilan dalam sektor perdagangan, sebagaimana diperjuangkan Presiden Jokowi.
"Menurut aturan impor gula itu hanya dapat dilakukan untuk mengendalikan devfsit dan menjaga kestabilan harga gula. Kalau impor 400 ribu ton ini tidak memberikan solusi," tegasnya.
Dhamantra berharap, Mendag menyadari bahwa produsen gula itu bukan hanya perusahaan swasta tetapi juga ada rakyat sendiri. Ketika impor raw sugar tidak sesuai peruntukan, maka otomatis stabilitas harga gula akan terpengaruh. Dalam hal ini tentu petani akan mengalami kerugian karena ditekan oleh gula impor.
"Program impor gula mentah itu harus dibarengi dengan upaya untuk melakukan swasembada gula dengan memberdayakan petani dalam negari. Impor jangan sampai menyebabkan bangsa ini mengalami ketergantungan terhadap gula dari luar negeri," cetusnya.
Sebelumnya, Mendag Enggartiasto Lukita mengatakan kebijakan impor gula mentah 400 ribu ton untuk mencukupi kebutuhan gula tahun ini. Dia menuturkan, kuota impor gula tahun ini tidak memiliki batas waktu Kapanpun jika terasa produksi di dalam negeri kurang bisa dilakukan dengan kontrol pemerintah.
“Tahap pertama 400 ribu ton dan dilihat perkembangannya. Paling tidak sekarang Januari tidak mau ada kekurangan konsumsi yang menanggani harga," tegasnya, di Kementerian Perdagangan, Jakarta, Senin (16/1).
Mendag menegaskan, tahun ini tidak ada impor gula kristal putih langsung. "Yang ada pabrik yang mendapat penugasan mengolah gula jadi gula kristal putih yang nantinya disalurkan melalui distributor," ujarnya.(*/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Fraksi PKS Komitmen Jaga Nama Baik Parlemen
Redaktur : Tim Redaksi