JAKARTA - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Mohammad Nuh, memaparkaan hasil uji publik kurikulum baru 2013 dalam Raker dengan Komisi Pendidikan DPR RI, namun Menteri asal Jawa Timur itu mendapat hadangan, pasalnya akurasi hasil uji publik tersebut dipertanyakan dewan.
Anggota Komisi X DPR RI, Popon Otje usai mendengarkan paparan Mendikbud mendapat giliran pertama mencecar Mendikbud. Dia mengakui bahwa kurikulum memang bukan domain DPR, tapi DPR juga tidak bisa cuek terhadap rencana perubahan tersebut.
Menurut Popon, fraksi-fraksi di DPR telah melakukan rapat kerja dan hasilnya fraksi Golkar bersama 4 fraksi lain belum menyatakan setuju dengan adanya perubahan. Alasannya masih ada sejumlah catatan yang harus dipenuhi Kemdikbud.
"Masih ingat 4 catatan kami Pak Menteri. Ada 5 fraksi berikan catatan. Beberapa sudah terpenuhi, salah satunya paparkan dengan jelas soal kurikulum malam ini," kata Popon, Kamis (10/1) malam.
Pihaknya menekankan bahwa DPR tidak mau kejadian pahit terjadi lagi, seperti RSBI. Kenyataan lain MK sudah beberapa kali menganulir UU Sisdiknas yang menurutnya akibat kurang dilaksanakannya penelitian dengan intensif dan mendalam.
Bahkan Popon melihat hampir tidak ada eksperimen dalam kurikulum 2013 yang dipaparkan M Nuh malam itu. Sehingga dia tidak ingin pengalaman pahit juga terjadi pada kurikulum baru.
Politisi Partai Golkar itu menyimpulkan bahwa setelah melihat hasil uji publik, banyak juga yang setuju ada perubahan. Sementara dalam uji publik Panja kurikulum DPR yang juga mengundang hampir semua lapisan masyarakat terkait kurikulum, hingga mengadakan kunjungan spesifik, ternyata juga tidak sedikit yang menolak.
Begitu juga dalam RDPU Komisi X dengan LPTK, PGRI yang mengaku tidak dilibatkan. "Jadi jujur saya harus katakan, kebanyakan tidak setuju. Memang yang datang tidak ribuan, tapi mereka atas namakan institusi. Pertanyaan saya, apakah hasil uji publik ini memang akurat? Karena hasilnya berbeda dengan apa yang kita lihat. Kenapa bisa terjadi seperti ini?" Tutur Popon.
Soal model tematik integratif yang rencananya akan dijalan dari kelas I-VI SD, mata pelajaran IPA/IPS akan diintegrasikan. Nah, Popon mempertanyakan dasar pertimbangan Mendikbud. Sebab, di Jjepang, katanya, yang diintegrasikan hanya kelas I dan II, sedangkan kelas tiga tidak terintegrasi.
Dalam raker ini, Mendikbud dicecar dengan bejibun pertanyaan oleh anggota Komisi X. Bahkan sampai pukul 22.30 WIB, Mendikbud belum sempat menjawab satupun pertanyaan dewan karena masing-masing wakil rakyat mendalami betul satu per satu penjabaran kurikulum baru.(Fat/jpnn)
Anggota Komisi X DPR RI, Popon Otje usai mendengarkan paparan Mendikbud mendapat giliran pertama mencecar Mendikbud. Dia mengakui bahwa kurikulum memang bukan domain DPR, tapi DPR juga tidak bisa cuek terhadap rencana perubahan tersebut.
Menurut Popon, fraksi-fraksi di DPR telah melakukan rapat kerja dan hasilnya fraksi Golkar bersama 4 fraksi lain belum menyatakan setuju dengan adanya perubahan. Alasannya masih ada sejumlah catatan yang harus dipenuhi Kemdikbud.
"Masih ingat 4 catatan kami Pak Menteri. Ada 5 fraksi berikan catatan. Beberapa sudah terpenuhi, salah satunya paparkan dengan jelas soal kurikulum malam ini," kata Popon, Kamis (10/1) malam.
Pihaknya menekankan bahwa DPR tidak mau kejadian pahit terjadi lagi, seperti RSBI. Kenyataan lain MK sudah beberapa kali menganulir UU Sisdiknas yang menurutnya akibat kurang dilaksanakannya penelitian dengan intensif dan mendalam.
Bahkan Popon melihat hampir tidak ada eksperimen dalam kurikulum 2013 yang dipaparkan M Nuh malam itu. Sehingga dia tidak ingin pengalaman pahit juga terjadi pada kurikulum baru.
Politisi Partai Golkar itu menyimpulkan bahwa setelah melihat hasil uji publik, banyak juga yang setuju ada perubahan. Sementara dalam uji publik Panja kurikulum DPR yang juga mengundang hampir semua lapisan masyarakat terkait kurikulum, hingga mengadakan kunjungan spesifik, ternyata juga tidak sedikit yang menolak.
Begitu juga dalam RDPU Komisi X dengan LPTK, PGRI yang mengaku tidak dilibatkan. "Jadi jujur saya harus katakan, kebanyakan tidak setuju. Memang yang datang tidak ribuan, tapi mereka atas namakan institusi. Pertanyaan saya, apakah hasil uji publik ini memang akurat? Karena hasilnya berbeda dengan apa yang kita lihat. Kenapa bisa terjadi seperti ini?" Tutur Popon.
Soal model tematik integratif yang rencananya akan dijalan dari kelas I-VI SD, mata pelajaran IPA/IPS akan diintegrasikan. Nah, Popon mempertanyakan dasar pertimbangan Mendikbud. Sebab, di Jjepang, katanya, yang diintegrasikan hanya kelas I dan II, sedangkan kelas tiga tidak terintegrasi.
Dalam raker ini, Mendikbud dicecar dengan bejibun pertanyaan oleh anggota Komisi X. Bahkan sampai pukul 22.30 WIB, Mendikbud belum sempat menjawab satupun pertanyaan dewan karena masing-masing wakil rakyat mendalami betul satu per satu penjabaran kurikulum baru.(Fat/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Seluruh Daerah Kekurangan Guru SD
Redaktur : Tim Redaksi