jpnn.com, JAKARTA - Komisi VI DPR RI menggelar rapat dengar pendapat umum (RDPU) dengan gabungan pengusaha minyak kelapa sawit di Indonesia.
Di antaranya, ketua Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI), ketua umum Asosiasi Industri Minyak Makan Indonesia (AIMMI), ketua umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki), serta Direktur PT Kharisma Pemasaran Bersama Nusantara (KPBN) Inacom di gedung DPR, Senayan, Rabu (19/1).
BACA JUGA: Begini Respons Wakil Ketua DPR Gus Muhaimin Mengenai Nusantara sebagai IKN Baru
Komisi VI mencecar sejumlah pertanyaan terkait kenaikan harga minyak goreng yang membuat masyarakat menjerit.
Wakil Ketua Komisi VI DPR Demer berpendapat, harga minyak goreng yang dibiarkan naik terus-menerus dikhawatirkan semakin memberatkan masyarakat bawah.
BACA JUGA: Komisi VI DPR RI Desak 2 Permenperin Dibatalkan, Begini Alasannya
“Hampir di seluruh Nusantara masyarakat mengeluhkan harga minyak goreng yang meroket dan tidak terjangkau. Jika harga minyak goreng terus naik, ini bisa memberatkan masyarakat bawah,” papar Demer.
Demer menyarankan setiap pemangku kepentingan untuk membahas masalah ini bersama.
BACA JUGA: Tangguhnya Mobil Arteria Dahlan yang Terparkir di Basemen DPR, Sebegini Harganya
“Perlu duduk bersama dengan para pemangku kebijakan, pedagang, dan produsen untuk menjaga stabilitas harga minyak goreng di pasaran,” ungkap Demer.
Harga minyak goreng melambung naik hampir 50 persen, terutama saat menjelang perayaan Natal dan tahun baru, hingga Rp 50 ribu per 2 liter pada Januari.
Demer juga mengapresiasi langkah sigap Menko Perekonomian Airlangga yang menurunkan harga minyak goreng per 19 Januari 2022 yang semula Rp 25 ribu per liter menjadi Rp 14 ribu per liter.
''Airlangga peka dengan jeritan masyarakat yang sudah berlangsung lama. Ini menjadi tradisi setiap awal tahun tentang kenaikan harga sembako, utamanya minyak goreng,” tandas politisi Golkar ini.
Harga minyak goreng resmi turun sejak Rabu secara serentak.
Untuk menutup selisih harga itu, Airlangga menggunakan subsidi dari dana Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPD PKS) sampai Rp 7,5 triliun. (mrk/jpnn)
Redaktur : Tarmizi Hamdi
Reporter : Tarmizi Hamdi, Tarmizi Hamdi