jpnn.com, JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mewanti-wanti para menteri dan pimpinan lembaga agar berani melakukan reformasi struktural guna menangkal hal-hal yang membahayakan makro ekonomi Indonesia. Termasuk dalam hal ini menyangkut urusan Surat Berharga Negara (SBN).
Kepala negara mengingatkan jika porsi dalam SBN dikuasai asing maka akan membuat nilai tukar bergejolak.
BACA JUGA: Moduit Ajak Masyarakat Berinvestasi SBN Ritel
Dia mencontohkan kondisi 2014-2015, ketika kepemilikan SBN mencapai 38,5 persen.
Saat itu, gejolak yang ditimbulkan cukup kuat ketika dunia mengalami taper tantrum atau kebijakan pengurangan nilai pembelian aset.
BACA JUGA: Jefri Nichol Antusias Bintangi Surat Cinta Untuk Starla The Series
Alhasil, Indonesia menjadi negara yang masuk ke dalam kategori fragile five. Per akhir November, data menunjukkan kepemilikan asing hanya sebesar 14,8 persen.
Anggota Komisi XI DPR RI Fauzi Amro mengatakan peringatan yang disampaikan Presiden Jokowi tersebut sudah sangat tepat.
BACA JUGA: Penerbitan Surat Berharga Negara Gencar, Gerak Perbankan Terbatas
Sebab, kata dia, jika surat utang dikuasai oleh asing akan sangat berbahaya bagi nilai tukar rupiah di tahun 2023.
Upaya itu, menurut Fauzi Amro, perlu juga dibarengi dengan keberanian Kementerian/Lembaga dalam mereformasi struktural.
Fauzi Amro optimistis Indonesia bisa 'lepas' dari ancaman tersebut. Pasalnya, Indonesia berpijak pada konsumsi domestik sehingga tidak terlalu terpengaruh dari situasi eksternal.
Hal itu berbeda dengan negara-negara tetangga yang menggantungkan pada ekspor.
“Sejauh ini, kami di DPR masih optimistis pertumbuhan ekonomi nasional di tahun 2023 akan baik dan stabil di tengah ancaman ekonomi global,” ucap Fauzi Amro, Kamis (22/12).
Untuk SBN, menurut dia, sebenarnya instrumen investasi tersebut dijamin oleh negara. Sebab, di dalamnya ada perjanjian yang mengikat sehingga tidak bisa seenaknya pihak tertentu membeli dan menjual SBN.
Di sisi lain, dengan struktur APBN, garansi dari Bank Indonesia hingga pernyataan terakhir Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), ada optimisme dalam menghadapi perekonomian global.
Anggota DPR RI dari Daerah Pemilihan (Dapil) Sumatera Selatan I itu juga mendukung pernyataan Jokowi agar Kementerian Lembaga berani melaksanakan reformasi struktural guna menangkal hal-hal yang membahayakan makro ekonomi Indonesia.
"Bagus, kita mendukung adanya reformasi internal SDM sehingga terjadi efektifitas dan efisiensi dalam birokrasi," ucap Amro.
Oleh karena itu, kata dia, ke depan tidak ada lagi birokrasi panjang dalam menangani suatu kegiatan. Selain itu dengan adanya reformasi internal, akan ada efisiensi dari sisi anggaran untuk belanja rutin dan belanja barang.
Dia juga menyinggung banyak K/L saat ini untuk belanja rutin 30 hingga 40 persen dan belanja barang sebesar 60 hingga 70 persen.
“Pak Jokowi mengingatkan itu, reformasi struktural, dalam rangka itu, untuk menekan anggaran," katanya.
Secara umum, Fauzi Amro memberikan beberapa catatan dalam upaya menghadapi ancaman perlambatan pertumbuhan ekonomi dan resesi di tahun 2023.
Pertama soal optimisme atas pertumbuhan ekonomi, nilai tukar rupiah hingga tren inflasi.
Selanjutnya mendorong agar pondasi ekonomi nasional terus dilakukan penguatan, memanfaatkan sumber daya alam dan sumber daya lokal yang berdaya saing, melaksanakan penghematan anggaran dalam rangka memperkuat kerangka ekonomi.
“Terakhir, bagaimana kita dalam menghadapi ancaman resesi global adalah dengan adanya kebersamaan, persatuan dan solidaritas. Dengan kekompakan, bersama-sama, kita dapat mengantisipasi setiap problem-problem yang muncul,” ujar Fauzi Amro.(fri/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... OSO Puji Kerja Keras Pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin: Indonesia Mendapat Pengakuan Dunia
Redaktur & Reporter : Friederich Batari