JAKARTA - Wakil Ketua DPR, Priyo Budi Santoso menilai, kasus runtuhnya tambang bawah tanah milik PT Freeport Indonesia di Papua adalah musibah terbesar di dunia industri pertambangan Indonesia. Sebab banyak sekali nyawa melayang dalam kasus tragedi ini.
"Atas nama seluruh keluarga besar DPR kami sampaikan simpati dan duka cita yang mendalam atas jatuhnya program," ujar Priyo di DPR, Jakarta, Rabu (22/5).
Ia mengatakan, Freeport akan memberikan jaminan kepada keluarga korban berupa santunan asuransi dan uang duka yang layak termasuk, menjanjikan anak-anak keluarga korban akan mendapatkan beasiswa sampai Perguruan Tinggi.
"Saya ingin memastikan apakah memang benar kepastian keinginan Freeport memberi jaminan untuk bisa masuk menjadi pekerja inti di Freeport," ucapnya.
Menurut Priyo, seandainya dari hasil inspeksi dan investigasi pemerintah yang dilakukan nanti terdapat kelalaian dan kesalahan korporasi maka Freeport jangan lepas dari tanggung jawab.
Sebaliknya sambung dia, jika nanti tim menyimpulkan yang lain bahwa kasus tersebut murni musibah bencana, Freeport juga harus tetap bertanggung jawab. "Kami serukan tanggung jawab jaminan sosial ke keluarga korban tetap diberlakukan," terangnya.
Selain itu, politikus Partai Golkar itu meminta aspek kesalamatan di terowongan milik Freeport agar dicek ulang. Sebab selama ini Freeport adalah perusahaan tambang hebat.
Menurut Priyo, DPR tidak akan ikut melakukan investigasi dalam kasus Freeport. Mereka hanya akan memonitor kasus itu.
"Kita tidak mengawasi semuanya. Biarkan semuanya bekerja dengan baik karena pemerintah telah membentuk tim investigasi. Dimonitor saja prosesnya. DPR enggak mungkin ikut investigasi," pungkasnya. (gil/jpnn)
"Atas nama seluruh keluarga besar DPR kami sampaikan simpati dan duka cita yang mendalam atas jatuhnya program," ujar Priyo di DPR, Jakarta, Rabu (22/5).
Ia mengatakan, Freeport akan memberikan jaminan kepada keluarga korban berupa santunan asuransi dan uang duka yang layak termasuk, menjanjikan anak-anak keluarga korban akan mendapatkan beasiswa sampai Perguruan Tinggi.
"Saya ingin memastikan apakah memang benar kepastian keinginan Freeport memberi jaminan untuk bisa masuk menjadi pekerja inti di Freeport," ucapnya.
Menurut Priyo, seandainya dari hasil inspeksi dan investigasi pemerintah yang dilakukan nanti terdapat kelalaian dan kesalahan korporasi maka Freeport jangan lepas dari tanggung jawab.
Sebaliknya sambung dia, jika nanti tim menyimpulkan yang lain bahwa kasus tersebut murni musibah bencana, Freeport juga harus tetap bertanggung jawab. "Kami serukan tanggung jawab jaminan sosial ke keluarga korban tetap diberlakukan," terangnya.
Selain itu, politikus Partai Golkar itu meminta aspek kesalamatan di terowongan milik Freeport agar dicek ulang. Sebab selama ini Freeport adalah perusahaan tambang hebat.
Menurut Priyo, DPR tidak akan ikut melakukan investigasi dalam kasus Freeport. Mereka hanya akan memonitor kasus itu.
"Kita tidak mengawasi semuanya. Biarkan semuanya bekerja dengan baik karena pemerintah telah membentuk tim investigasi. Dimonitor saja prosesnya. DPR enggak mungkin ikut investigasi," pungkasnya. (gil/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Lagi, DKPP Hanya Beri Sanksi Peringatan ke KPU
Redaktur : Tim Redaksi