jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan mengatakan, pungutan liar tidak hanya terjadi di sektor pemerintahan pusat. Namun pungli juga banyak terjadi di daerah-daerah.
Menurut Taufik, untuk memberantas pungli ini tidak hanya harus diserahkan ke pemerintah pusat saja. Kecuali, jika memang ada penyimpangan-penyimpangan, penyalahgunaan wewenang atau korupsi yang terjadi di level kementerian.
BACA JUGA: Ini Penyebab Pungli Sulit Untuk Diberantas
"Tapi kalau pungli jangan sampai diserahkan ke pemerintah pusat saja. Tapi bupati gubernur itu juga harus bekerja sama (memberantasnya)," kata Taufik di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (3/8).
Taufik mengatakan, pemerintah pusat dan daerah harus terus berkoordinasi. Mengingat, pungli itu terjadi di level pusat hingga daerah.
BACA JUGA: Kemenhub Masuk Daftar Merah Saber Pungli, Begini Respons Budi Karya
Dia berharap, dengan adanya Satuan Tugas Sapu Bersih (Satgas Saber) Pungli itu bisa membabat habis pungli. Penindakan yang dilakukan termasuk dengan operasi tangkap tangan (OTT) hingga ke daerah oleh aparat menjadi langkah pencegahan yang patut diapresiasi. "Pemerintah pusat dan daerah harus bersama-sama," kata politikus senior Partai Amanat Nasional (PAN) itu. (boy/jpnn)
BACA JUGA: Para Sopir Truk Batu Bara Masih Sering Kena Pungli di Muara Enim
BACA ARTIKEL LAINNYA... Sekolah Negeri Ini Tetapkan Biaya Seragam Sebegini, Duh Mahalnya
Redaktur & Reporter : Boy