JAKARTA - Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso mengatakan sebaiknya Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas Ham) tidak membuka-buka kembali luka lama. Menurutnya, mengangkat kembali peristiwa tahun 1965 adalah pekerjaan yang kurang produktif.
"Saya mengusulkan Komnas Ham sekarang kosentrasi untuk melihat gelagat ada perbaikan atau tidak tentang perlakuan Ham di masa-masa setelah reformasi ini. Itu jauh lebih ditunggu-tunggu ketimbang kemudian membuka luka lama di tahun 1965," kata Priyo Budi Santoso, menyikapi pernyataan Komnas Ham yang akan membuka dugaan pelanggaran dalam tahun 1965, di gedung DPR, Senayan Jakarta, Selasa (24/7).
Soal ada atau tidaknya pelanggaran Ham pada era itu, kata politisi Partai Golkar itu, biarlah itu kemudian menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari sejarah perjalanan bangsa kita yang abu-abu.
"Saat ini kita sedang menjahit tentang keindonesiaan masa depan bangsa. Kita jangan berkutat dalam persoalan-persoalan lama, toh juga ada tim secara khusus yakni Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi untuk menyelesaikannya. Semangat yang arah ke sana itu yang harus dibangun," ujar Priyo.
Membuka sejarah lama lanjut dia, nanti tidak selesai-selesai karena kita diliputi dendam sejarah. "Bahkan nanti kalau kita tidak hati-hati, Mpu Gandring yang terbunuh kita periksa lagi. Kasihan pendahulu. Komnas Ham sebaiknya konsentrasi saja ke arah pelanggaran Ham sejak reformasi," sarannya.
Lebih lanjut Komnas Ham dianjurkan oleh Wakil Ketua DPR itu untuk memikul tugas-tugas ke depan. Sebaiknya selesaikan masalah pelanggaran Ham sejak kita mengenal Ham melalui konstitusi.
"Tapi di era reformasi, bangsa kita meletakan Ham itu dalam konstitusi dasar kita. Sekian pasal dalam UUD mengawal Ham. Bukan berarti saya mengubur masalah pelanggaran Ham tapi Komnas Ham harus bekerja untuk kepentingan bangsa ini ke depan dan kejadian pelanggaran Ham masa lalu itu tidak boleh terjadi lagi atas alasan apapun," katanya. (fas/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Besok, Pendaftaran Pemilih Tambahan Dibuka
Redaktur : Tim Redaksi