DPR Minta Moratorium TKI Informal Dipercepat

Rabu, 25 Januari 2012 – 17:25 WIB

JAKARTA--Anggota Komisi IX DPR RI Herlini Amran berpendapat bahwa sebaiknya pemberhentian pengiriman TKI sektor informal seperti pekerja domestik (PLRT) harus dilakukan secepatnya dan tidak perlu menunggu tahun 2017 mendatang.

Hal ini terkait adanya rencana pemerintah yang diungkapkan Menteri (Menakertrans) Muhaimin Iskandar yang  berencana untuk menghapuskan pengiriman TKI sektor informal pada 2017 dan saat ini sedang mempersiapkan roadmapnya.

Berdasarkan  data BNP2TKI, hingga akhir tahun 2011 angka penempatan TKI yang siap untuk diberangkatkan bekerja di malaysia mencapai 510.690 orang pasca di bukanya moratorium pengiriman TKI untuk negara tersebut. Jika dipersentasekan, penempatan TKI formal berkisar 41 persen dan 59 persennya masih TKI informal. Untuk penempatan TKI formal sangat terbuka luas di kawasan Asia Pasifik, Timur Tengah, Eropa dan Afrika.

“Pemerintah harus segera menghentikan pengiriman TKI Informal, sampai ke titik 'zero' (tidak ada pengiriman) secepatnya, kenapa harus tahun 2017 dihentikan pengiriman TKI Informal nya?” desak Herlini.

Dikatakan, justru Semangat Keberpihakan dan kepedulian Pemerintah terhadap nasib Naker Indonesia di luar negri adalah dengan menghentikan Pengiriman TKI Informal secepat mungkin. Jika kebijakan pengiriman itu membahayakan warga negara Indonesia (WNI), lanjut Herlini,  selayaknya WNI dilindungi oleh Pemerintah tanpa kecuali.

“Pemerintah sebaiknya harus fokus melakukan pembenahan di  sistem  internal (kementerian dan lembaga terkait) baik mulai dari Pra Penempatan, Masa Penempatan dan Purna Penempatan sebagai realisasi visi Presiden dengan Pendekatan Pro-job,” imbuhnya.

Politikus dari Fraksi PKS ini menambahkan, Pemerintah juga  harus menghentikan pengirimkan Tenaga Kerja Wanita (TKW) ke Luar Negeri. Hal ini dikarenakan,  sebagian besar Naker wanita lah yang paling banyak mendapatkan perlakuan diskriminan oleh majikannya. Berdasarkan data yang di dapatkan dari Migrant Care, sekitar 70 persen dari sekitar enam juta TKI adalah perempuan sehingga yang paling banyak mengalami kekerasan adalah TKI wanita. (Cha/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Program e-KTP Harusnya Digodok LAN


Redaktur : Tim Redaksi

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler