JAKARTA--Ada kesalahan administrasi yang selama ini dijalankan pemerintah. Yang harusnya ditangani Lembaga Administrasi Negara (LAN), malah dihandle oleh instasi tidak berwenang. Demikian dikatakan Feizal Qamar Karim, kepala Badan Penanaman Modal dan Promosi Daerah Provinsi Riau, Rabu (25/1).
"Saya memang ikut bersaing memperebutkan kursi kepala LAN, karena ingin memperbaiki sistem yang ada. Kalau ini dibiarkan terus, akan merusak program reformasi birokrasi," ujarnya.
Dia memberikan contoh pengurusan e-KTP yang sekarang ditangani Kementerian Dalam Negeri. Harusnya Kemendagri tidak mengurus hal tersebut, karena bukan ahli administrasi.
"Kenapa tidak dibahas di LAN saja, karena LAN yang urus soal administrasi. Kalau sekarang kan tidak demikian, makanya program e-KTP bermasalah kan. Kemendagri sebenarnya juga sadar betul, itu sebabnya orang LAN kemudian dipanggil untuk menyelesaikan program e-KTP," tuturnya.
Contoh yang juga terjadi di Bappenas. Lembaga yang tidak tahu administrasi malah menggodok pengaturan tentang barang dan jasa. Demikian juga Kementerian PU yang membuat aturan tentang jasa konstruksi.
"Kerja administrasi itu sebenarnya tugas LAN. Hanya saja selama ini tidak dijalan. Karena itu posisi LAN harus diperkuat lagi agar tugas keadministrasian biar LAN yang megang. Kementerian/lembaganya cukup menerima hasil penggodokan LAN," tandasnya. (Esy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Mobil Esemka Terus Didukung Jadi Mobnas
Redaktur : Tim Redaksi