JAKARTA - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Marzuki Alie mendesak pemerintah segera mengambil langkah konkrit untuk menyelamatkan para tenaga kerja Indonesia (TKI) yang ditangkap di Jeddah, Arab Saudi, sebagai buntut dari kerusuhan yang terjadi di Konsulat Jenderal RI Jeddah.
"Pemerintah Indonesia harus segera berkomunikasi dengan Pemerintah Arab Saudi guna menjelaskan duduk perkaranya. Karena para TKI ini bukan provokator. Mereka harus ditolong, harus dibantu, bukan dihukum," ujar Marzuki di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis, (13/6).
Politisi senior Partai Demokrat ini juga meminta pemerintah mau mengakui kesalahannya, sehingga para TKI bisa dibebaskan. "Kita tahu, kejadian ini sebenarnya bukan urusan pemerintah Arab. Ini urusan kita, jadi akui saja kesalahan pemerintah, agar nasib para TKI bisa lebih jelas di sana," papar Marzuki.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi IX DPR Irgan Chairul Mahfiz menilai, komitmen dan kepedulian pemerintah untuk melindungi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di luar negeri, masih sangat lemah. Hal ini terlihat dari minimnya pemantauan dan pengawasan, serta perlindungan pemerintah terhadap TKI. Mulai dari perekrutan hingga ketika menghadapi masalah di luar negeri, khususnya TKI di Arab Saudi dan Malaysia.
"Lemahnya bahakn tidak hanya soal komitmen tapi juga juga sikap-sikap aparat kita di Saudi, yang saya kira masih belum kondusif. Mungkin mereka hanya anggap ringan permasalahan TKI. Pokoknya, anggap saja kayak di negara kita juga perlakuannya seperti itu. Betul-betul tidak serius," ujar Irgan dalam diskusi di Press Room DPR, Jakarta, Kamis (13/6).
Menurut Irgan, jika pemerintah memiliki niat dan komitmen tinggi terhadap persoalan-persoalan TKI, maka persoalan yang dihadapi TKI di luar negeri, baik penyiksaan oleh majikan, tidak diberikan gaji, atau hal lainnya, pasti bisa teratasi. "Baru setelah ada kerusuhan di KJRI Jeddah, pemerintah mulai membuka pelayanan yang optimal untuk melayani TKI yang tengah mengurus amnesty di sana," jelasnya.
Karena itu menurut politisi PPP ini, bila saja itu dilakukan pemerintah sejak awal, kerusuhan di KJRI Jeddah tidak akan terjadi. Serta, tidak ada kambing hitam dari pemerintah bahwa kejadian itu karena adanya provokasi, yang akhirnya berbuah ada TKI yang ditangkap Kepolisian Saudi.
"Jadi, kepedulian kita terhadap TKI masih belum maksimal. Karena itu, kami berharap seluruh stakeholder, pemerintah, DPR, dan kita semua, untuk terus mengawasi pelaksanaan pemberian amnesti ini," harapnya.
Seperti diberitakan, ribuan pekerja Indonesia di Jeddah, Arab Saudi, mengamuk di Konsulat Jenderal RI, Minggu (9/6/2013) waktu setempat. Mereka membakar beragam perkakas di pintu masuk konsulat, dan berusaha menerobos untuk melakukan pembakaran gedung. Aksi tersebut dipicu kemarahan atas proses dokumen perjalanan yang terlalu lama. Peristiwa ini menyebabkan dua orang tewas. Kedua TKI yang tewas berasal dari Bangkalan, Jawa Timur, dan Nusa Tenggara Timur. (dms)
"Pemerintah Indonesia harus segera berkomunikasi dengan Pemerintah Arab Saudi guna menjelaskan duduk perkaranya. Karena para TKI ini bukan provokator. Mereka harus ditolong, harus dibantu, bukan dihukum," ujar Marzuki di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis, (13/6).
Politisi senior Partai Demokrat ini juga meminta pemerintah mau mengakui kesalahannya, sehingga para TKI bisa dibebaskan. "Kita tahu, kejadian ini sebenarnya bukan urusan pemerintah Arab. Ini urusan kita, jadi akui saja kesalahan pemerintah, agar nasib para TKI bisa lebih jelas di sana," papar Marzuki.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi IX DPR Irgan Chairul Mahfiz menilai, komitmen dan kepedulian pemerintah untuk melindungi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di luar negeri, masih sangat lemah. Hal ini terlihat dari minimnya pemantauan dan pengawasan, serta perlindungan pemerintah terhadap TKI. Mulai dari perekrutan hingga ketika menghadapi masalah di luar negeri, khususnya TKI di Arab Saudi dan Malaysia.
"Lemahnya bahakn tidak hanya soal komitmen tapi juga juga sikap-sikap aparat kita di Saudi, yang saya kira masih belum kondusif. Mungkin mereka hanya anggap ringan permasalahan TKI. Pokoknya, anggap saja kayak di negara kita juga perlakuannya seperti itu. Betul-betul tidak serius," ujar Irgan dalam diskusi di Press Room DPR, Jakarta, Kamis (13/6).
Menurut Irgan, jika pemerintah memiliki niat dan komitmen tinggi terhadap persoalan-persoalan TKI, maka persoalan yang dihadapi TKI di luar negeri, baik penyiksaan oleh majikan, tidak diberikan gaji, atau hal lainnya, pasti bisa teratasi. "Baru setelah ada kerusuhan di KJRI Jeddah, pemerintah mulai membuka pelayanan yang optimal untuk melayani TKI yang tengah mengurus amnesty di sana," jelasnya.
Karena itu menurut politisi PPP ini, bila saja itu dilakukan pemerintah sejak awal, kerusuhan di KJRI Jeddah tidak akan terjadi. Serta, tidak ada kambing hitam dari pemerintah bahwa kejadian itu karena adanya provokasi, yang akhirnya berbuah ada TKI yang ditangkap Kepolisian Saudi.
"Jadi, kepedulian kita terhadap TKI masih belum maksimal. Karena itu, kami berharap seluruh stakeholder, pemerintah, DPR, dan kita semua, untuk terus mengawasi pelaksanaan pemberian amnesti ini," harapnya.
Seperti diberitakan, ribuan pekerja Indonesia di Jeddah, Arab Saudi, mengamuk di Konsulat Jenderal RI, Minggu (9/6/2013) waktu setempat. Mereka membakar beragam perkakas di pintu masuk konsulat, dan berusaha menerobos untuk melakukan pembakaran gedung. Aksi tersebut dipicu kemarahan atas proses dokumen perjalanan yang terlalu lama. Peristiwa ini menyebabkan dua orang tewas. Kedua TKI yang tewas berasal dari Bangkalan, Jawa Timur, dan Nusa Tenggara Timur. (dms)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Marzuki: DPR Sudah Cegah Korupsi Melalui UU
Redaktur : Tim Redaksi