DPR Minta Pemerintah Buka-Bukaan soal Minyak Sonangol

Kamis, 29 Januari 2015 – 12:34 WIB

jpnn.com - JAKARTA - Komisi VII DPR yang membidangi energi dan pertambangan mendesak pemerintah buka-bukaan soal penunjukan Sonangol EP sebagai pemasok minyak ke Indonesia melalui PT Pertamina Integrated Supply Chain (ISC Pertamina).  Sebab, minyak impor dari Sonangol sudah diterima pada 15 Januari lalu, sementara PT ISC baru membuka tender pengadaan pada Kamis (22/1).

Menurut Ketua Komisi VII DPR, Kardaya Warnika, pihaknya justru tak tahu-menahu soal impor minyak mentah yang disebut dari Angola itu. Sebab, Menteri ESDM Sudirman Said maupun Pertamina tak pernah membeber soal pembelian minyak dari Sonangol itu ke hadapan Komisi VII DPR.

BACA JUGA: DPR Ingatkan ISC Pertamina Jangan Suka Main Belakang

"Pembelian minyak mentah dari sonangol EP diumumkan Presiden Joko Widodo dengan beberapa keuntungan seperti diskon yang banyak karena pembelian langsung dari pemerintah ke pemerintah. Namun hingga saat ini kami belum mengetahui kelanjutan transparansi impor Sonangol," ujar Kardaya di Jakarta, Kamis, (29/1).

Politikus Gerindra itu menyebut informasi yang didapatnya terkait proses impor minyak yang diklaim secara G to G itu tidak jelas. Apakah dibeli dari Sonangol EP atau China Sonangol.

BACA JUGA: Wow.. 13 Kawasan Industri Buka 65 Ribu Lapangan Kerja

Jika impor melalui China Sonangol yang berbasis di Singapura, lanjut Kardaya, berarti ada broker lagi. Padahal, ujarnya, setiap ada broker berarti akan ada biaya tambahan bagi Indonesia.

Begitu juga mengenai tender crude oil yang dilaksanakan ISC Pertamina. Kardaya yang pernah memimpin BP Migas itu menyatakan, Menteri ESDM Sudirman Said dan VP ISC Pertamina, Daniel Purba harus bisa melakukan transparansi pembelian impor minyak seperti dijanjikan dalam program reformasi migas. Jika tidak, KArdaya khawatir hal-hal yang menyimpang akan terjadi karena kurangnya pengawasan publik dalam proyek itu.

BACA JUGA: REI Tolak Pajak Rumah Mewah, Usul Asing Boleh Beli Properti

"Secara organisasi ISC berada di dalam Pertamina. Artinya, kalau mereka tidak transparan itu bertentangan dengan janji Menteri ESDM Sudirman Said dan Dirut Pertamina Dwi Soetjipto bahkan rekomendasi Tim Reformasi Migas yang dipimpin Faisal Basri,” tandas mantan Kepala BP Migas itu Kardaya. (flo/jpnn)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Jokowi Ingin Pertemuan Rutin dengan BI dan OJK Tiap Bulan


Redaktur : Tim Redaksi

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler