jpnn.com - JAKARTA - Komisi X DPR meminta pemerintah mengoptimalkan penyaluran dana Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN). Hal itu sebagai langkah strategis untuk menutupi kekurangan biaya operasional dan biaya pendidikan di PTN.
Permintaan itu diutarakan Anggota Komisi X Sutan Adil Hendra, usai RDPU antara Panja BOPTN Komisi X dengan Rektor Universitas Indonesia, Rektor Universitas Brawijaya, Rektor Univesitas Sebelas Maret, Rektor Institut Teknologi Bandung, Wakil Rektor Univeristas Gajah Mada, Wakil Rektor Institut Pertanian Bogor, dan Dirjen Penelitian Pengembangan Pengabdian Masyarakat.
BACA JUGA: Ini Alasan DPR Harus Revisi UU Jasa Konstruksi
Rapat dipimpin Wakil Ketua Komisi X Nuroji, di Gedung Nusantara I, Selasa (8/9). Menurutnya, BOPTN ditujukan membantu UKT (uang kuliah tunggal) mahasiswa. Bantuan itu tentu bisa membantu meringankan beban orang tua membiayai kuliah anaknya.
"Karena itu Komisi X mendorong agar besaran BOPTN ini dapat semaksimal mungkin, namun tetap sesuai dengan pagu yang ada,” kata Sutan.
BACA JUGA: Rasiyo-Lucy Mendaftar, Pilkada Surabaya Belum Tentu Digelar 9 Desember
Namun, yang menjadi catatan politikus Fraksi Gerindra itu adalah penyaluran BOPTN harus tetap mengedepankan prinsip transparan dan berkeadilan. Belum lagi masalah penyaluran yang kadang masih terjadi keterlambatan. Karena itu, perlu ada solusi agar penyaluran dapat tepat waktu.
“Penyerapan ini kami harapkan bisa dilakukan secara transparan. permasalahan yang selama ini dihimpun oleh Panja BOPTN akan dirumuskan oleh Panja, kemudian akan dicari solusinya, dan kita sampaikan kepada kementerian terkait,” ujar Sutan. (fat/jpnn)
BACA JUGA: Sebagian Publik Anggap PAN Pengkhianat KMP
BACA ARTIKEL LAINNYA... Imbas Buwas Diganti, DPR Ancam Gunakan Hak Angket
Redaktur : Tim Redaksi