jpnn.com, JAKARTA - Anggota DPR RI Hj Intan Fauzi mengatakan wabah Virus Corona atau Covid-19 tidak hanya mengancam kesehatan tetapi berimplikasi besar bagi kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat. Hal ini berdampak juga kepada perekonomian Nasional.
Oleh karena itu, menurut Intan, pemerintah perlu melakukan tindakan luar biasa melalui program untuk penanganan wabah bencana nonalam covid-19.
BACA JUGA: Imbas Covid-19, Lion Air Kurangi Tenaga Kerja Indonesia dan Asing
Menurut Intan, pemerintah harus optimal namun terukur dalam membelanjakan anggaran di masa status keadaan darurat ini.
“Apalagi, payung hukum yang menjadi amunisi bagi pengambil kebijakan sudah tersedia,” ujar Intan Fauzi dalam keterangan persnya, Kamis (2/7/2020).
BACA JUGA: Waspada! Polusi Udara Tingkatkan Kematian Penderita COVID-19
Politikus PAN dari daerah pemilihan Kota Bekasi dan Depok ini mengatakan Penetapan Perppu 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Covid-19 dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan telah disahkan menjadi Undang-Undang No. 2 tahun 2020.
Menurutnya, untuk mengakselerasi belanja negara harus diikuti juga dengan terbitnya Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2020 terkait penyesuan kembali postur dan rincian APBN.
BACA JUGA: Jokowi Memarahi Menterinya, Wanita Emas: Sangat Menyentuh Rakyat
Menurutnya, anggaran Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) juga terus mengalami kenaikan sebanyak empat kali dalam jangka waktu singkat.
Awalnya pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 405,1 triliun, kemudian naik signifikan menjadi Rp 677,2 triliun, lalu naik lagi menjadi Rp 695,2 triliun.
Kemudian Pemerintah memproyeksi dana penanganan melonjak hingga Rpp 905,1 triliun.
Intan menyayangkan munculnya persoalan klasik yang hampir terus terjadi di setiap tahun anggaran yakni persoalan kemampuan serapan anggaran Kementerian dan Lembaga yang masih rendah.
“Persoalan ini jelas berdampak langsung bagi masyarakat karena program pemerintah untuk masyarakat menjadi tersendat. Apalagi, program ini bersentuhan dengan kebutuhan yang mendesak bagi publik," ujarnya.
Menurutnya, persoalan akut menahun ini sepatutnya tidak perlu terjadi.
Sebab, anggaran yang disusun itu berbadasarkan program berbasis kinerja yang juga merupakan hasil pembahasan panjang dengan mitra kerja pemerintah di DPR.
"Jadi, alokasi anggaran di APBN itu bukan lahir dari bim salabim, tetapi hasil sebuah proses politik di Parlemen," katanya.
Intan Fauzi mengatakan menjadikan Covid-19 sebagai kambing hitam penyebab rendahnya daya serap anggaran, adalah mengada-ngada dan ironis.
Sebab realisasi anggaran Kementerian/ Lembaga sampai Mei 2020 hanya 10,41 persen.
Khusus anggaran kesehatan sebesar Rp 85,77 triliun yang ditujukan untuk belanja penanganan COVID-19 mendapat sorotan, karena realisasi angggaran stimulus kesehatan tersebut baru mencapai 4,68% dari total alokasi anggaran.
Dikatakan bahwa tindakan berskala dan berimplikasi besar memang sepatutnya diambil oleh Pemerintah.
"Dampak Kesehatan, Sosial dan Ekonomi yang tengah kita hadapi ini sangat dahsyat, karena itu, perlu kebijakan luar biasa/ extra ordinary," katanya.
Menurut dia, jika daya serap anggaran ini masih belum optimal maka sama saja dengan memelihara kesenjangan ekonomi dan sosial.
"Kenapa? Sebab, hal ini dipersepsikan pemerintah kurang serius dalam mengimplementasi program. Pemerintah harus memperbaiki dan memaksimalkan penyerapan anggaran ini. Jika tidak, dapat berpengaruh pada kepercayaan publik terhadap kinerja pemerintah," ujar Intan.
Dia berharap perlindungan terhadap kesehatan masyarakat menjadi syarat penting untuk memajukan perekonomian negara.
Sebab roda kegiatan ekonomi tidak akan berjalan tanpa didukung dengan SDM yang berkualitas dan sehat. Demikian juga sebaliknya, masyarakat sehat kalau roda ekonomi stagnan, juga tidak memberi insentif bagi negara ini.
"Publik memiliki sensitivitas tinggi terhadap anggaran. Ketidakmampuan pemerintah mengoptimalkan pemanfaatan anggaran maka yang disoroti publik adalah buruknya kinerja pemerintah. Dan ini sangat memprihatinkan," ujar Intan.(fri/jpnn)
Video Terpopuler Hari ini:
Redaktur & Reporter : Friederich