jpnn.com, JAKARTA - Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI MH Said Abdullah meminta pemerintah segera bertransformasi secara ekonomi dengan mempersiapkan sektor andalan baru selain sektor komoditas sebagai bantalan pertumbuhan ekonomi.
Menurut Said, pemerintah terikat dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perppu No 1 tahun 2020 yang mengatur batas waktu besaran defisit APBN lebih dari 3 persen Produk Domestik Bruto (PDB) hanya berlangsung pada tahun 2022.
BACA JUGA: Pertumbuhan Ekonomi DKI Kontraksi, Anies Baswedan Bilang Begini
“Setelah itu, pemerintah harus kembali ke mekanisme defisit APBN tidak boleh melebihi 3 persen PDB,” kata Said di Jakarta, Kamis (4/3).
Politikus PDI Perjuangan itu mengatakan pemerintah harus mampu mendorong nilai tambah atas hasil komoditas dalam lanskap perekonomian nasional.
BACA JUGA: Sri Mulyani Yakin Pertumbuhan Ekonomi 2021 di Titik Lima Persen
Menurut dia, kebutuhan menyiapkan peta jalan (road map) yang lebih aktual dan akurat industrialisasi di Indonesia pada jangka panjang, terutama terhadap industri industri yang menopang hasil komoditas Indonesia adalah jalan mendapatkan manfaat maksimal atas hasil komoditas.
“Dunia telah berubah dengan cepat, inovasi teknologi telah sedemikian cepat pula. Tidak selamanya kita bertumpu pada hasil hasil komoditas sebagai penopang pertumbuhan ekonomi seperti masa lalu," ujar Said.).
BACA JUGA: Ekonomi Indonesia Menuju Ambang Resesi, Begini Saran Ketua Banggar DPR Said Abdullah
Lebih lanjut, Said mengatakan reorientasi penopang pertumbuhan ekonomi pada tahun 2022-2024 harus dilakukan.
Caranya, kata dia, dengan menyiapkan exit strategy merambah sektor baru yang padat modal, teknologi sekaligus tenaga kerja untuk menopang pertumbuhan ekonomi.
Said mengaku pemulihan ekonomi nasional harus menjadi momentum bagi pemerintah untuk memperkuat industri dalam negeri.
Menurut Said, selain memaksimalkan hilirisasi produk komoditas, pemerintah perlu memilih industri unggulan sebagai topangan ke depan. Sebab tidak semua sekaligus bisa dikerjakan pemerintah.
“Setidaknya kita mampu mengurangi berbagai komoditas impor yang memberi kontribusi besar pada defisit transaksi berjalanan nasional,” ujarnya.(fri/jpnn)
Kamu Sudah Menonton Video Terbaru Berikut ini?
Redaktur & Reporter : Friederich