jpnn.com - jpnn.com - Anggota Komisi V DPR M Nizar Zahro mendesak Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (DPDTT), bersama Kementerian Keuangan mengevaluasi secara menyeluruh penyaluran dan penggunaan dana desa 2017.
Politikus Gerindra ini berharap, penyaluran dana desa pada tahun ini bisa lebih transparan.
BACA JUGA: KPK Usut 87 Dugaan Korupsi Dana Desa
Mengingat, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menerima 362 laporan yang mengindikasikan adanya masalah.
Saat ini, 87 pengaduan di antaranya sedang didalami lembaga pimpinan Agus Rahardjo itu.
BACA JUGA: Wuihh..Dana Desa Naik 21,54 Persen
"Kami mendesak Kemendes agar penyaluran dan penggunaan dana desa untuk dievaluasi. Kami juga mengapresiasi sikap KPK yang akan menindaklanjuti laporan dugaan penyelewengan dana desa," kata Nizar kepada wartawan di kompleks Parlemen Jakarta, Selasa (31/1).
Politikus asal Madura ini menyebutkan, penyaluran dana desa merupakan bentuk dari desentralisasi fiskal yang bertujuan untuk pemberdayaan potensi desa, dan mengakomodir kebutuhan desa.
BACA JUGA: Tahun Ini Dikucurkan Rp 60 Triliun ke Desa
Sehingga ujungnya akan tercipta kesejahteraan masyarakat desa.
"Kalau penyaluran dan penggunaannya tidak tepat sasaran, tujuan untuk kesejahteraan masyarakat di desa tidak akan pernah tercapai," ujar dia.
Apalagi bila melihat angka kemiskinan yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS) berdasarkan Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) pada Maret 2016. Ternyata, tingkat kemiskinan di pedesaan meningkat menjadi 14,11 persen dari angka sebelumnya 14,09 persen.
"Di situ terjadi kontradiksi. Di satu sisi anggaran dari APBN banyak digelontorkan ke desa, sedangkan kemiskinan di desa justru meningkat. Ini ada apa?" tambahnya mempertanyakan.(fat/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Praja IPDN Diminta Ikut Awasi Dana Desa
Redaktur & Reporter : M. Fathra Nazrul Islam