Ketua Komisi I DPR, Mahfudz Siddiq, mengatakan, ini adalah rapat pertama sejak Dipo berbicara ke publik mengenai kongkalikong yang melibatkan oknum DPR dan Kemenhan. Ini adalah upaya klarifikasi Kemhan dan Kemenku serta pihak lain.
"Komisi I mereview proses administrasi Dipo Alam termasuk ke Kemhan. Kemhan punya BAP lengkap dengan administrasi termasuk Komisi I," kata Mahfud Siddiq, kepada wartawan, di gedung parlemen, di Jakarta, Kamis (6/12).
Dijelaskan dia, ketika Sekab meminta Kemenkeu membintangi anggaran Kemhan, itu jadi persoalan. "Kenapa dari lontaran terus bertindak jauh, kenapa Seskab bisa menyuruh Menkeu membintangi," ujar Mahfudz tak habis pikir.
Dia menyebut, Menkeu tidak bisa memberikan penjelaskan, karena tidak punya catatan anggaran Menhan. "Tapi, tidak bisa lepas bintang kalau tidak ada perintah Seskab. Anggaran Rp678 miliar belum dilepas bintangnya," imbuh dia.
Mahfudz juga mengaku heran mengapa Seskab bisa campur tangan soal antar lembaga. "Kalau itu terjadi, tandanya Seskab atasan Menkeu," sindirnya.
Ia mengatakan, proses klarifikasi informal yang dilakukan, menemukan pihak-pihak yang dimaksud saling lempar tangan. "Daripada berlarut-larut, menjelang akhir tahun Komisi I undang semua (rapat gabungan hari ini)," kata Mahfudz.
Lantas kenapa BPKB diundang? "Kami dengar dari Seskab perintahkan BPKP lakukan pre audit. Tapi, hasil audit tak pernah keluar," kata Wakil Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera itu.
"Yang kami dapat infonya audit itu tidak masalah hanya kemahalan Rp12 miliar. Kenapa hasil audit tidak pernah disampaikan," ungkapnya.
Ia menegaskan, komisi memutuskan rapat gabungan untuk semua. Khusus Dipo Alam, Komisi I ingin dia membuktikan ucapannya. jika tidak benar, maka dia harus meminta maaf. "Kalau Dipo dan BPKP tidak hadir, berarti ada niat jahat dari awal dan mereka menghindar," imbuhnya. (boy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Bank Dirampok, Rakyat yang Tanggungjawab
Redaktur : Tim Redaksi