jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin meminta pemerintah melalui Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 melakukan langkah tegas terhadap masyarakat yang tidak menerapkan protokol kesehatan, termasuk pada saat libur akhir tahun 2020 nanti.
"Kalau ada aturan yang tegas masyarakat pasti akan mematuhinya," kata Azis, Rabu (16/12).
BACA JUGA: Polri Bakal Tindak Tegas Pelanggaran Protokol Kesehatan Saat Pilkada
Azis menilai libur panjang akhir tahun ini akan menyebabkan peningkatan signifikan mobilitas masyarakat mengunjungi destinasi wisata dan lainnya.
Karena itu, kata dia, pemerintah wajib mempersiapkan rencana strategis menjelang libur Natal 2020 dan Tahun Baru 2021.
BACA JUGA: Jenazah Prajurit TNI Pelda Eka Budi Akhirnya Ditemukan
Menurutnya, keamanan umum dan protokol kesehatan harus menjadi prioritas.
"Maka, perlu ada langkah-langkah konkret dalam mengantisipasi lonjakan wisatawan domestik," ungkapnya.
BACA JUGA: Kecelakaan Maut di Sragen, 2 Polisi dan 1 Anggota TNI Tewas
Sebelumnya diberitakan, terjadi peningkatan penjualan tiket pada momen liburan akhir tahun ke berbagai tujuan kota di seluruh Indonesia, khususnya Bali.
Sejumlah provinsi membuat regulasinya sendiri dalam memperketat protokol kesehatan seperti adanya wajib Swab PCR satu sampai dua hari menjelang keberangkatan.
Azis mengatakan bahwa yang terpenting adalah pemerintah daerah harus mampu menyosialisasikan, mengawasi, dan menindak tegas hal-hal terkait protokol kesehatan Covid-19.
Menurut Azis, pemda harus aktif sehingga dapat memberi kenyamanan bagi para wisatawan.
"Pemda bertangung jawab baik secara moril maupun tugasnya sebagai aparatur negara sehingga tidak terjadi peningkatan Covid-19 di daerah masing-masing, khususnya di libur akhir tahun ini," paparnya.
Lebih lanjut Aziz mendorong peran Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif untuk dapat bersinergi dan meningkatkan komunikasi dan koordinasi dengan pemda dalam membangun kepariwisataan di era Covid-19.
DPR, lanjut Azis, mengharapkan peran aktif dari Kementerian Pariwisata dalam membuat standar operasional prosedur (SOP), regulasi dan pengawasan yang menjadi acuan wajib bagi para pelaku usaha pariwisata.
"Ini adalah konsekuensi atas situasi yang ada saat ini, demi menjaga masyarakat tanpa terkecuali. Penerapan protokol ini perlu untuk seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali," katanya.
Pimpinan DPR bidang koordinasi politik, hukum, dan keamanan, ini berharap momentum libur akhir tahun dapat benar-benar diantisipasi oleh pemerintah sehingga tidak terjadi lonjakan kasus Covid-19.
Ia menilai dampak dari peningkatan Covid-19 akan berpengaruh langsung terhadap perlambatan pemulihan ekonomi, kesehatan masyarakat, dan ketertiban umum.
“DPR berharap pemerintah memiliki strategi yang matang sehingga tidak terjadi lonjakan kasus Covid-19 yang dapat berdampak pada perlambatan pertumbuhan ekonomi," paparnya.
Karena itu, Azis menegaskan pemerintah dan masyarakat harus saling bekerja sama dalam menjaga protokol kesehatan.
BACA JUGA: Polisi Meninggal Dunia Saat Menjalankan Tugas, Kapolda Irjen Martuani Beri Penghormatan Terakhir
"Sehingga roda ekonomi dapat terus berputar, dan kita menjadi bangsa yang disiplin, sehat jasmani dan rohani," ungkapnya. (boy/jpnn)
Redaktur & Reporter : Boy