"Yang perlu disemprit kencang oleh Presdien adalah broker yang selalu menawarkan barang bekas kepada TNI," kata Mahfudz Siddiq di Jakarta, Kamis (9/2).
Dijelaskan, proses pengadaan perencanaan alat utama sistem persenjataan (alusista) ada di mabes TNI atau Kementerian Pertahanan. Sedangkan kewenangan Komisi I, imbuh Mahfudz, hanya memyetujui atau tidak terhadap anggaran di lembaga itu. "Dalam proses itu ketika Kemhan dan TNI punya satu perencanaan, walau ada resistensi dari Komisi I mereka tetap jalan," katanya.
Ditambahkan, sepanjang barang yang hendak dibeli itu bagus dan jangka panjangnya baik, maka tidak masalah negara mengeluarkan uang. "Tapi kalau yang ditawarkan broker barang bekas lalu dibeli, kasihan uang rakyat," katanya.
Menurut Mahfudz, para broker itu biasanya dari dalam negeri. "Tapi biasanya mereka agency dari perusahaan luar," kata Mahfudz.
Lebih jauh Mahfudz menerangan saat ini Eropa mengalami krisis keuangan. Mereka, juga mengubah doktrin pertahanan mereka. Bila dilihat pada perang di Timur Tengah terakhir, armada tank juga sudah bukan senjata andalan.
Sekarang, lanjut Mahfudz, penggunaan senjata lebih difokuskan pada sejenis launcher atau rudal. "Dengan kondisi ini broker menggarap sale. Kalau garap sale, broker lagi main," katanya. "Presiden harus bunyikan pluit kencang bagi broker barang bekas," tegas Mahfudz yang juga Wakil Sekjen PKS, itu. (boy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... DPR Awasi Penanganan GKI Yasmin
Redaktur : Tim Redaksi