JAKARTA - Anggota Komisi V DPR, M Arwani Thomafi menyambut baik keputusan pemerintah dan PT Kereta Api Indonesia (KAI) yang akhirnya menunda penghapusan KRL ekonomi non-AC. Kendati begitu, Arwani juga meminta kenaikan harga tiket KRL ekonomi bisa ditunda.
Menurut Arwani, jangan sampai kebijakan tentang kenaikan harga tiket berimbas buruk pada masyarakat yang kurang mampu. "Kami meminta agar tarif KRL ekonomi AC bagi warga miskin tidak mengalami kenaikan, yakni dengan tarif tetap di kisaran Rp 1.500-Rp 2 ribu," ujarnya di Jakarta, Kamis (28/3).
Sekretaris Fraksi PPP di DPR itu menambahkan, pemerintah juga harus mencari formulasi yang tepat tentang mekanisme pemberian subsidi bagi warga miskin pengguna KRL. "Apakah dengan menunjukkan kartu miskin atau sejenisnya. Rencana ini harus jelas di lapangan. Kami setuju dengan pola ini dengan mensubsidi langsung orang atau badan agar subsidi tepat sasaran," tutur Arwani.
Kemudian untuk menghindari adanya masalah di lapangan, PT KAI dan Kementerian Perhubungan diharapkan segera mengajak bicara para kepala daerah yang warganya selalu menggunakan KRL ekonomi seperti Jakarta, Depok, Bekasi, Bogor, Tangerang dan Tangerang Selatan.
"Setelah menemukan formulasi yang tepat, pemerintah dan PT KAI harus mensosialisasikan kebijakannya dengan baik ke masyarakat. Koordinasi antarlembaga juga harus lebih ditingkatkan lagi," tegasnya.
Seperti diberitakan sebelumnya, penggantian KRL ekonomi non-AC yang sudah tidak layak akan dimulai diganti bertahap pada April 2013. Namun dengan dikeluarkan kesepakatan bersama antara Direktorat Jenderal Perkeretaapian dengan Kementerian Perhubungan, maka PT KAI (Persero) akan berupaya semaksimal mungkin untuk tetap menjalankan KRL ekonomi non-AC hingga mekanisme subsidi selesai dirumuskan Kementerian Perhubungan pada Juni 2013 nanti. (chi/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... BI Siapkan Instrumen untuk Genjot Kredit Pertanian
Redaktur : Tim Redaksi