jpnn.com - JAKARTA - Politikus Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Fadly Nurzal, menilai, tersendatnya kerja DPR setelah menjalani masa reses, disebabkan pimpinan DPR tidak menyikapi putusan pemerintah yang sudah mengesahkan DPP Partai Golkar kubu Agung Laksono.
"Habis reses, ternyata DPR tidak bisa langsung kerja karena terganggu konflik internal Golkar dan PPP. Kalau saja pimpinan DPR bersikap sama dengan putusan pemerintah yang telah mensahkan Partai Golkar kubu Agung Laksono, pasti konflik itu tidak berimbas ke DPR," kata Fadly Nurzal, di press room DPR, Senayan Jakarta, Kamis (26/3).
BACA JUGA: Kemendagri Ingatkan KPU Jangan Sembarangan Bikin Aturan Pilkada
Mestinya, lanjut anggota Komisi II DPR ini, begitu PPP kubu Romahurmuziy dan Golkar kubu Agung Laksono disahkan pemerintah, pimpinan DPR langsung saja mengikutinya.
"Kalau pimpinan DPR mengambil posisi sama dengan pemerintah, dengan sendirinya kisruh internal partai politik tidak akan masuk ke DPR," ujarnya.
BACA JUGA: KPU Usul Pemenang Pilkada Tersangka, Ditunda Pelantikannya
"Jadi, kondusif atau tidaknya kinerja Dewan sangat tergantung kepada pimpinan DPR," pungkasnya.(fas/jpnn
BACA JUGA: DPR Curiga Isu Teroris Poso Dijadikan Proyek
BACA ARTIKEL LAINNYA... JK Pastikan Natuna Milik Indonesia bukan Tiongkok
Redaktur : Tim Redaksi