jpnn.com, JAKARTA - Ketua DPR RI Bambang Soesatyo menyampaikan program kerja DPR yang sudah dimulai sejak Pembukaan Masa Sidang IV Tahun Sidang 2018-2019 di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senin (4/3).
Di bidang legislasi, Bamsoet menyampaikan DPR mempunyai 34 (tiga puluh empat) RUU yang masih dalam tahap pembahasan pada Pembicaraan Tingkat I bersama Pemerintah. Baik RUU yang berasal dari DPR, Pemerintah, maupun yang datang dari DPD.
BACA JUGA: Bamsoet Ajak Anggota Terus Berikhtiar Jaga Reputasi Dewan
“Kita optimistis 4 (empat) RUU dapat disahkan menjadi UU pada masa persidangan ini,” kata Bamsoet sapaan Ketua DPR pada saat sambutan pembukaan Masa Sidang IV Tahun Sidang 2018-2019, kemarin.
BACA JUGA: Ketua DPR: Demokrasi Adalah Adu Visi, Bukan Caci Maki
BACA JUGA: Ketua DPR: Demokrasi Adalah Adu Visi, Bukan Caci Maki
Politikus Partai Golkar ini menyebutkan, empat RUU dimaksud yakni RUU tentang Perkoperasian; RUU tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat; RUU tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah; dan RUU tentang Ekonomi Kreatif.
Pada kesempatan itu, Bamsoet meminta Pimpinan Dewan dan Alat Kelengkapan Dewan untuk bersama-sama Pemerintah fokus meningkatkan kinerja di bidang legislasi.
BACA JUGA: Pesan DPR untuk Presiden soal Revisi UU ASN
“Mari kita rampungkan RUU yang sudah berlarut-larut dan sudah sangat dinantikan oleh seluruh rakyat Indonesia,” katanya.
Menurut Bamsoet, Pemerintah juga harus ikut memberikan solusi dalam menyelesaikan pembahasan RUU yang sudah ditetapkan bersama dalam Prolegnas. “Jika komitmen pemerintah sama dengan DPR, maka pembahasan setiap RUU akan mudah untuk diselesaikan,” katanya.
Di bidang anggaran, DPR akan fokus pada evaluasi pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2018. Hasilnya akan digunakan sebagai salah satu acuan dalam pembahasan pembicaraan pendahuluan RAPBN tahun 2020.
Pimpinan DPR meminta kepada Komisi-Komisi untuk mendorong Pemerintah agar terus berupaya melakukan percepatan realisasi belanja negara, dengan tetap memperhatikan kualitas belanja serta prinsip efektivitas dan efisiensi. Hal ini diperlukan untuk merespons semakin meningkatnya risiko ekonomi global, yang ditandai dengan koreksi prediksi pertumbuhan ekonomi dunia 2019 dari 3,7 persen menjadi 3,5 persen oleh IMF.
“Perlunya percepatan realisasi belanja ini juga didasarkan pada capaian realisasi belanja negara per Januari 2019 yang tidak berbeda jauh dengan tahun sebelumnya, yakni hanya 6,3 persen dari total belanja yang dianggarkan,” katanya.(adv/fri/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Ketua DPR: Stabilitas Terjaga, Teruslah Bergembira Menyongsong Pilpres - Pileg
Redaktur & Reporter : Friederich