jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi V DPR Alex Indra Lukman mengatakan, komisinya akan memanggil Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) serta Badan Search and Rescue Nasional (Basarnas), Rabu (3/10).
Komisi V DPR akan meminta penjelasan BMKG ihwal pencabutan peringatan dini tsunami di Kota Palu dan Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah (Sulteng), Jumat (28/9). Tidak lama setelah itu terjadilah tsunami.
BACA JUGA: Iluni UI Gelar Konser untuk Galang Dana Bagi Warga Sulteng
“Terkait deteksi tsunami yang peringatannya dicabut terlebih dahulu dan malah kemudian terjadi tsunami setelah itu, kami sangat menyesalkan hal sedemikian rupa bisa terjadi. Apalagi sampai menimbulkan korban jiwa yang sangat besar,” kata Alex kepada wartawan di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (1/10).
Alex mengatakan, pihaknya juga akan mendalami mengapa buoy atau alat pendeteksi tsunami yang mengapung di laut tidak dikelola oleh BMKG. Berdasar informasi dari media massa, kata dia, buoy itu ternyata dikelola oleh Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT). “Itu tentu jadi pertanyaan kenapa tidak dikelola BMKG?” katanya.
BACA JUGA: Pemerintah Buka Akses Bantuan Asing Untuk Gempa Sulteng
Bendahara Fraksi PDI Perjuangan itu mengatakan, keamanan dari buoy itu sangat minimal sekali. Menurut dia, masyarakat masih kurang memahai bahwa buoy merupakan alat berteknologi tinggi dan berguna untuk mendeteksi tsunami.
“Banyak kapal nelayan bersandar di sana ya macam-macamlah yang dilakukan sehingga itu juga menjadi beban bahwa alat itu harganya sangat mahal dan butuh pengawasan yang sangat ketat agar bisa berfungsi dengan baik,” ujarnya.
BACA JUGA: 9 Anggota Polri Tewas Akibat Gempa dan Tsunami Palu
Kendati demikian, Alex memahami latar belakang dari kejadian seperti ini karena keterbatasan anggaran yang dimiliki BMKG.
“Tentu ke depan kami berharap pemerintah fokus kepada penanganan berteknologi tinggi untuk mengatasi bencana daripada kemudian rutin harus membereskan pascabencana yang menimbulkan korban besar,” katanya.
Dia mengatakan, kemungkinan salah satu rekomendasi nanti adalah ihwal menaikkan anggaran BMKG. Sebab, ujar dia, harus disadari bahwa Indonesia dikelilingi daerah yang rawan bencana.
“Kalau kami lihat peta kerawanan bencana di republik ini, hanya Kalimantan yang boleh dikatakan bebas bencana. Itu kenapa tahun 1959 Bung Karno mau memindahkan ibu kota ke sana,” ujarnya.
Selain itu, kata dia, Indonesia memang harus siap menghadapi bencana ini, dan bisa memanfaatkan teknologi kekinian untuk bisa mengurangi korban-korban akibat bencana. (boy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Pasukan TNI AL Dikirim Bantu Korban Gempa Palu
Redaktur : Tim Redaksi