DPR: Pemerintah Harus Bantu Pengungsi Lamsel

Jumat, 02 November 2012 – 11:53 WIB
JAKARTA - Wakil Ketua Komisi III DPR, Aziz Syamsuddin berharap Pemprov Lampung dan Pemkab Lampung Selatan (Lamsel) menjamin warga Desa Balinuraga yang berada di pengungsian untuk segera kembali ke desa mereka. Apalagi, pihak TNI dan Polri sudah menyanggupi untuk menjaga keamanan di sekitar lokasi konflik tersebut.

"Semua berharap agar para pengungsi dapat dipulangkan dalam minggu depan. Ada jaminan juga dari aparat keamanan. Sekarang tinggal tunggu langkah Pemprov Lampung dan Pemkab Lamsel saja," ujar Aziz dalam siaran persnya, usai mengunjungi warga Balinuraga di lokasi pengungsian, di Sekolah Polisi Negara (SPN) Kemiling, Bandar Lampung, Jumat (2/11).

Aziz mengatakan, bentrok antarwarga di Kalianda, Lamsel bukan merupakan konflik antar suku. Sebab, warga dari suku Bali di daerah Lampung yang lain terbukti dapat hidup berdampingan. Aziz menduga, ada agenda terselubung dari sekelompok pihak. "Saya sendiri warga Lampung. Konflik ini bukanlah perang suku. Buktinya warga Bali di daerah lain di Lampung bisa hidup damai," katanya.

Dia mendesak, aparatur pemerintah di Lampung harus segera turun tangan. "Saya yakin situasi segera kondusif," tegas wakil rakyat dari daerah pemilihan (dapil) Lampung ini.
Ketika disinggung mengenai upaya yang harus dilakukan untuk membangun rumah-rumah warga yang hangus terbakar, Aziz mengungkapkan bahwa pemerintah daerah akan memberikan bantuan Rp10 juta untuk setiap rumah yang rusak.

Diharapkan pula pemerintah pusat juga dapat membantu perbaikan rumah dan keperluan lainnya. "Selain itu, perusahan di Lampung harusnya juga bisa menyalurkan bantuan mereka," ungkap Ketua DPP Partai Golkar ini.

Ketua Parisada Hindu Dharma Lamsel, Made Sukintre menuturkan, pihaknya berharap dapat segera kembali ke Balinuraga. "Kami harap masalah segera reda. Pemerintah Pusat dan Daerah harus bertanggungjawab penuh mengembalikan kami. Jangan dibiarkan berlarut-larut," tuturnya, di lokasi pengungsian.

Ditambahkan, peranan pemerintah sangat penting di samping adanya itikad baik warga untuk berdamai. "Sejak kejadian dari awal tidak ada respon sama sekali dari pemerintah daerah," ujarnya.

Dia juga menduga adanya upaya politisasi atas kejadian bentrok antar warga di Kalianda, Lamsel. "Sepertinya memang ada politisasi. Kan kami sudah berdamai sesuai perjanjian awal yang menyebutkan, jika terjadi kesalahan antar dua warga, maka itu merupakan tanggung jawab pribadi. Artinya tidak bawa-bawa suku," ujarnya. (boy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Polri Belum Tahu Penyidik akan Kembali

Redaktur : Tim Redaksi

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler