Wakil Ketua Komisi I DPR Tubagus Hasanudin mengatakan bahwa penjelasan yang disampaikan Seskab dalam rapat gabungan dengan Menteri Pertahanan dan Panglima TNI serta Menteri Keuangan, itu mengambang.
"Saya lihat begini, penjelasan Dipo itu mengambang," tegas Hasanudin kepada wartawan di gedung parlemen di Jakarta, Selasa (11/12).
Kendati demikian, politisi PDI Perjuangan itu bersyukur karena setidaknya Dipo sudah menyatakan tidak ada kongkalikong dan mark up anggaran.
"Karena, memang sulit untuk mengatakan mark up. Bagaimana mau mau mark up, dibelanjakan saja belum. Kalau mark up akan terlihat kalau sudah terjadi tender, pembayaran dan dilihat standar harga," jelasnya.
Hasanudin mengaku dan memberi apresiasi setinggi-tingginya jika Dipo ingin tulus dan ikhlas membentuk pemerintahan yang bersih.
"Tapi, sisi lain caranya membuat kegaduhan. Dalam proses perencanaan harusnya bisa selesai. Kalau pada perencanaan kurang baik, harusnya bisa diluruskan," katanya.
Mengenai surat menyurat , Hasanudin tidak yakin dasar Dipo melapor hanya dari sebuah surat yang tidak jelas asalnya. Apalagi, kata dia, berdasarkan pengakuan Dipo, surat itu tergeletak begitu saja di atas mejanya yang tidak diketahui asalnya. "Bayangkan kalau sebuah negara seperti itu, kacaulah administrasi negara itu," ujarnya.
Hasanudin juga menyatakan, memang secara surat menyurat sudah dilaksanakan oleh Dipo kepada kementerian-kementerian untuk menyelesaikan permasalahan. "Tapi, koordinasi fisik tidak ada," tegasnya.
Harusnya, tegas dia, kalau terjadi permasalahan di kabinet itu bisa diselesaikan dengan peran Menteri Koordinator. "Tapi, ini malah terkatung-katung, malah tersiar ke publik dan dibiarkan. Sistem komunikasi dan koordinasi di antara kementerian jelek sekali," ujar Hasanudin.
Menurutnya, untuk dilakukan reshuffle waktu sudah terlalu singkat. Tapi, dia berharap peran Menko diefektifkan. "Itu kan bisa dikoordinasikan," tegasnya. (boy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Pilih Lapor Polisi, Misbakhun Didukung Politisi
Redaktur : Tim Redaksi