DPR Pernah Persoalkan Alasan TNI Beli AgustaWestland 101

Minggu, 28 Mei 2017 – 10:44 WIB
Wakil Ketua Komisi I DPR TB Hasanuddin. Foto: dokumen JPNN.Com

jpnn.com, JAKARTA - Pembelian helikopter Agusta Westland (AW) 101 untuk TNI AU yang sempat dipersoalkan DPR ternyata memang bermasalah. Apalagi Panglima TNI Jenderal Gator Nurmantyo sudah secara terang-terangan membuka korupsi di balik pembelian helikopter angkut pasukan itu.

Wakil Ketua Komisi I DPR Tubagus Hasanuddin mengungkapkan, baik TNI ataupun Kementerian Pertahanan tidak pernah membeber merek dan jenis alat utama sistem persenjataan (alutsista) yang akan dibeli. Sebab, dalam rapat-rapat kerja dengan DPR RI, pihak TNI ataupun Kemenhan hanya menyampaikan bahwa TNI AU akan membeli helikopter pengangkut.

BACA JUGA: Panglima TNI Tak Bisa Tidur Gara-Gara Perintah Jokowi

"Tidak ada merek yang ditulis atau produk mana, hanya kami membacanya membeli heli angkut berat. Ya sudah selesai, silakan," ujar pria yang akrab disapa Kang TB itu seperti diberitakan JawaPos.com, Minggu (28/5).

Sedangkan soal jenis, harga, proses pengadaannya menjadi ranah TNI dan pemerintah. Dari sekian jenis produk, katanya, TNI AU akhirnya memilih AW 101.

BACA JUGA: Helikopter TNI Dikorupsi, Jenderal Gatot Sampai Malu pada Pak Jokowi

Hasanuddin menambahkan, kalangan Komisi I DPR dalam rapat lanjutan dengan Kemhan dan Panglima TNI memang sempat menanyakan alasan TNI AU memilih AW 101.Merujuk pada UU Nomor 16 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan, maka pengadaan alutsista dari luar negeri bisa dilakukan jika industri pertahanan di dalam negeri belum bisa membuatnya

"Mempertanyakan kenapa kok beli AW padahal ada produk dalam negeri. Untuk kelas heli, harus produk dalam negeri karena sudah mampu membuat," tegas mantan sekretaris militer kepresidenan itu.

BACA JUGA: Hmmm... TNI AU Beli Helikopter, Negara Rugi Rp 220 Miliar

Nyatanya TNI AU mendatangkan AW 101. "Kalau memaksa mereka beli itu ya sudah, kan bukan hanya DPR (lembaga pengawasan, red). Di dalam (TNI) ada yang ngontrol. Ada irjen, BPK, unsur-unsur pengawasan," pungkas politikus PDIP itu.(dna/JPG)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Bom Kampung Melayu Berkorelasi dengan Darurat Militer Filipina


Redaktur : Tim Redaksi

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler